Oleh: Ratnayu Sitaresmi

BERIJAZAH universitas beken di luar negeri dan menguasai teknologi 4.0, yang membuat banyak orang saat ini bergantung padanya, menjadikan generasi milenial dilirik oleh istana. Setelah mengangkat seorang generasi milenial sebagai Menteri Pendidikan, pada 21 November 2019, Jokowi membentuk staf khusus presiden, yang dianggotai tujuh orang generasi milenial, yang kemudian mendapat julukan ‘Stafsus milenial’. Harapannya mereka akan memberikan masukan dengan gagasan inovatif dan cara baru yang out of the box kepada presiden. Atas nama kemajuan bangsa. 

Tidak jelas juga, kemajuan seperti apa yang harus dikejar? Apakah kemajuan itu ada di depan mata? Atau ada jauh di depan?

Saat generasi milenial masuk ke istana, mau tak mau mereka harus segera beradaptasi dengan dunia politik. Banyak yang bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan dihasilkan para milenial ini? 

Kita menduga para petinggi di istana akan memberikan mereka arahan-arahan tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Juga tentang ‘do and don’t’, sehingga hasil yang disebut ‘out-of-the-box’ pun terukur dan terarah. Bukankah dengan merekrut para milenial ini, maka menjadi tugas para senior di istana untuk mendidik mereka?

Setelah empat bulan dilantik, lebih dari 100 hari, saat musibah COVID19 melanda Indonesia, tidak ada informasi kerja dari stafsus milenial ini, apalagi yang out of the box. Netizen mulai membanding-bandingkan kinerja stafsus milenial ini dengan aktifitas para selebgram atau youtuber, yang langsung turun tangan mengumpulkan sumbangan masyarakat hingga angka milyaran rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan para tenaga medis.

Lalu ke mana para stafsus milenial yang (katanya) hebat itu?

Tiba-tiba, tidak lama kemudian muncul surat stafsus milenial kepada seluruh camat di Indonesia. Bagi pengamat dan ahli kebijakan publik, fenomena bersurat ini sungguh menggelikan sekaligus mengerikan. Apakah stafsus ini tidak diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana tata cara bersurat di dalam birokrasi? Oke lah, mereka itu pintar dan cerdas, maka tidak perlu pelatihan. Tetapi apakah tidak ada pengarahan tentang do and don’t yang diberikan kepada mereka? Atau jangan-jangan, gaya bersurat ini yang disebut sebagai inovasi yang out of the box?

Bukan hanya masalah gaya bersurat, tetapi isi dari surat itu yang lebih mengerikan lagi. Stafsus ini meminta camat seIndonesia menggunakan jasa perusahaan yang dimiliki stafsus milenial itu untuk melakukan edukasi tentang COVID19 dan pendataan kebutuhan APD Puskesmas. Luar biasa. Dengan satu surat ini, stafsus memangkas habis seluruh jalur birokrasi. Dengan kop surat sakti Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, stafsus merasa tidak perlu mengikuti lelang dan tidak perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait. 

Apakah tidak ada ASN atau staf Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang memberikan informasi tentang koordinasi ini? Apakah Presiden tidak mengajarkan cara komunikasi yang benar? Atau malah membiarkan kiprah stafsus milenial ini, karena yang dituju adalah inovasi out of the box?

Ternyata stafsus milenial lainnya tidak mau kalah heboh. Jika kehebohan pertama baru meminta dukungan para camat untuk menggunakan perusahaan stafsus milenial, maka pada kehebohan kedua perusahaan stafsus milenial ditunjuk untuk terlibat dalam program Kartu Prakerja yang menggunakan teknologi 4.0 dengan dana 5,6 Triliun.

Selain kesalahan keterlibatan perusahaan stafsus milenial dalam proyek triliunan dilakukan dengan penunjukan, maka kesalahan terbesar kedua adalah perusahaan stafsus milenial ini menggunakan uang negara untuk membiayai aktifitas usahanya jauh lebih besar daripada keuntungan yang diterima pengguna Kartu Prakerja. Bahkan dalam program ini, aspek ‘link and match’ tidak tersedia. ‘Link and match’ sangat disarankan untuk disediakan bagi program-program pelatihan kerja, karena akan memutus rantai kemiskinan.

Jika diurutkan, kesalahan-kesalahan stafsus milenial ini dalam kasus Kartu Prakerja ini adalah menggunakan uang negara hanya melalui penunjukan, melakukan nepotisme, mengambil keuntungan lebih banyak untuk diri sendiri, dan memberikan manfaat jauh lebih sedikit kepada pengguna kartu prakerja, yang notabene adalah masyarakat miskin. 

Kesalahan terbesar adalah kejahatan moral mengambil keuntungan tersebut di masa bencana COVID19, saat banyak di antara warga mulai mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk hidup. Kesalahan ini menunjukkan, bahwa stafsus milenial dan orang-orang yang berada di sekitar mereka tidak memiliki kepedulian dan sense of crisis.

Apakah kesalahan adalah semata-mata kesalahan para stafsus milenial? Tentu tidak.

Tanggungjawab ada di tangan presiden dan para pembantunya yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan stafsus milenial. Sangat disayangkan, stafsus milenial yang katanya punya kemampuan di atas rata-rata, kemudian dididik dan diarahkan untuk berperilaku seperti para seniornya, yang mengutamakan nepotisme, dan menguntungkan diri sendiri. Hasil kerja yang out of the box itu, justru merugikan rakyat miskin.

Catatan penting untuk para stafsus milenial. Kemampuan otak, yang ditunjukkan dengan ijazah universitas ternama di luar negeri, dan penguasaan teknologi 4.0 tidak ada gunanya jika kalian berwatak kolonial seperti para senior di Istana.

Editor: Abdurrahman Syebubakar