telusur.co.id - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari orang yang bertanggung jawab secara hukum dalam kasus dugaan korupsi Formula E, merupakan alasan yang dicari-cari. 

"Karena secara hukum, orang pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus Formula E adalah Anies Baswedan, karena dia adalah Gubernur DKI Jakarta ketika itu sebagai penentu kebijakan, dia lah pengelola APBD DKI dan dia juga pengguna anggaran, yang menurut UU keuangan Negara pasal 34 Anies Baswedan harus bertanggung jawab bahkan penanggung jawab utama," kata Petrus kepada wartawan, Jumat (24/3/23).

Menurut Petrus, profil KPK ketika menghadapi kasus Formula E mulai nampak tidak digdaya, nyalinya merosot sebagaimana diungkap oleh Mahfud MD yaitu takut didemo pendukung Anies Baswedan. 

Ia menuturkan, penjelasan Ahli Hukum Prof Romli Atmasasmita yang dijadikan ahli dalam kasus korupsi Formula E menyatakan bahwa perisitiwa pidana dalam proyek Formula E sudah jelas. 

"Perbuatan melanggar hukumnya jelas,  mens reanya jelas, alat bukti minimal tercukupi, tapi kenapa KPK ragu-ragu?" ungkapnya heran.

"Di sinilah publik mulai menaruh curiga kepada KPK yang taringnya mulai tumpul. KPK harus jujur katakan pahit bila pahit rasanya. Jangan gantung harapan publik," pungkasnya. [Tp]