telusur.co.id - Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap para pimpinan Khilafatul Muslimin. Mereka ditangkap lantaran mengusung paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.
Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, penangkapan Abdul Qodir Hasan Baraja dan punggawa Khilafatul Muslimin lainnya membuktikan bila kelompok- kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya.
"Kelompok- kelompok semacam ini akan terus tumbuh seiring dengan kinerja pemerintah dalam mempromosikan dan menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga kinerja penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme," ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/6/22).
Menurut Hendardi, jika kinerja badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara, khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa.
"Demikian juga jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme," jelasnya.
Langkah Kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme, kata Hendardi, secara normatif lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan UU Terorisme. Karena kelompok Khilafatul Muslimin ini sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda.
"Penindakan terbatas yang menjerat pimpinan Khilafatul Muslimin juga dinilai tepat, karena pimpinan dan pengurus telah secara nyata mengusahakan gagasan Khilafatul Muslimin itu terwujud," ucapnya.
Apa yang dilakukan oleh Polri melalui Polda Metro Jaya, sambung Hendardi, merupakan bagian dari pencegahan intoleransi yang tepat yang selama ini seringkali dibiarkan hingga kelompok- kelompok tertentu mewujud menjadi tindakan radikalisme kekerasan dan terorisme. Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme.
"Meskipun demikian, penanganan non hukum, dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum. Pencegahan dan penanganan intoleransi harus diperkuat dan menjadi yang utama," tandasnya. (Ts)
