telusur.co.id - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tengah menjadi sorotan. Penyebabnya, ada deretan dugaan praktek kecurangan dalam sistem PPDB tersebut. Diantaranya, pemalsuan domisili hingga menumpang Kartu Keluarga (KK) dengan keluarga yang jaraknya berdekatan dengan sekolah incaran.
Terkait hal itu, Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menilai, yang menjadi masalah dari praktik sistem PPDB itu adalah kesenjangan antara sekolah berkualitas dan sekolah pada umumnya.
"Kesenjangan dan perlakuan dan dukungan negara yang tidak seimbang antara sekolah negeri dan swasta,” kata Andreas, Minggu (23/7/23).
Atas dasar itu menyebabkan adanya sekolah-sekolah favorit yang menjadi incaran para siswa dan orang tua terutama bagi yang mampu. Andreas mengakui bahwa penyebab kecurangan yang terjadi juga lantaran hal tersebut.
"Dengan segala cara termasuk menyogok untuk bisa memasukan anak ke sekolah favorit,” papar Andreas.
Andreas sedianya mengapresiasi
ide dasar zonasi itu baik. Dengan sistem zonasi dapat mendekatkan siswa dari aspek jarak dengan sekolah tempat belajar.
“Namun tidak meratanya kualitas sekolah menyebabkan terjadi penumpukan minat pada sekolah favorit, yang berakibat terjadi tindakan-tindakan manipulatif baik oleh orangtua, pihak sekolah atau kerjasama antara orang tua dan sekolah,” beber Politikus PDIP ini.
Untuk mengatasi masalah ini, kata Andreas. seharusnya sistem PPDB hanya menggunakan satu kriteria penerimaan siswa. Kriteria tersebut yaitu track record belajar siswa dan penerapan sistem test.
"Perlu evaluasi kalau SD dan SMP masih diterapkan sistem zonasi, tapi SMA dan SMK seharusnya menggunakan satu kriteria saja prestasi belajar; test atau seleksi rekord belajar siswa,” tegas Andreas.
Andreas melanjutkan, pendekatan untuk SD dan SMP sedianya bisa tetap dengan menggunakan sistem zonasi. Namun, lanjut Andreas, sistem zonasi bisa juga diterapkan melalui kombinasi secara prosentasi prestasi.
“Sementara untuk SMA dan SMK lebih baik hanya pendekatan prestasi,” pungkasnya.[Fhr]
