telusur.co.id - Pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengklaim memiliki informasi terlibatnya pihak-pihak asing dari negara lain yang membuat pengembangan Rempang Eco City tak berjalan mulus, patut diduga sebagai upaya mencari kambing hitam dari persoalan yang terjadi. 

Menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, konflik seperti yang terjadi di Pulau Rempang seringkali memiliki berbagai faktor yang kompleks, termasuk pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

"Dugaan Bahlil tentang keterlibatan pihak asing dalam konflik di Pulau Rempang harus dilihat sebagai langkah yang mungkin hanya mencari kambing hitam," kata Achmad, dikutip dari catatan blog pribadinya achmadnurhidayat.id, ditulis Rabu (27/9/23).

Menurut Achmad, penekanan Bahlil pada dugaan keterlibatan pihak asing sebagai penyebab utama konflik, patut diduga menjadi upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang mendasar, seperti kesalahpahaman dan penolakan relokasi oleh sebagian warga.

"Menyederhanakan konflik dengan menyalahkan pihak asing mungkin tidak mencerminkan semua dinamika yang terlibat," tegas dia. 

Selain itu, lanjut Achmad, penting untuk mencatat bahwa penolakan terhadap proyek investasi bukanlah semata-mata dari pihak asing, tetapi juga melibatkan penolakan dari sebagian masyarakat setempat dan berbagai pihak. 

"Ini menunjukkan bahwa konflik tersebut lebih kompleks daripada sekadar keterlibatan pihak asing," paparnya. 

Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian yang komprehensif dan inklusif terhadap konflik ini. Mencakup komunikasi yang lebih baik dengan warga, pemahaman yang lebih baik tentang aspirasi mereka, dan pemenuhan hak asasi manusia. 

"Mencari solusi yang berkelanjutan akan lebih bermanfaat daripada mencari kambing hitam dalam kasus ini," ungkapnya. 

Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan transparansi yang lengkap mengenai isi kerjasama dengan perusahaan Xinyi dari China. Tujuannya agar publik dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia dari proyek investasi ini.

Adapun transparansi ini mencakup pengungkapan berapa besar investasi yang akan dilakukan oleh Xinyi Group serta dampak ekonomi yang diharapkan. 

Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana manfaat ekonomi, seperti pajak dan royalti, akan diperoleh oleh Indonesia dan bagaimana manfaat tersebut didistribusikan kepada masyarakat setempat.

Selain itu, lanjut CEO Narasi Institute ini, penting untuk memahami ketentuan lingkungan dan bagaimana proyek ini akan mematuhi standar lingkungan yang ketat. Pemerintah juga harus menjelaskan rencana jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan proyek ini serta langkah-langkah yang akan diambil dalam penanganan dampak lingkungan negatif.

"Keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan proyek ini juga harus diungkapkan, serta bagaimana pendapat dan aspirasi mereka akan dipertimbangkan. Terakhir, kerangka hukum yang mengatur proyek ini dan mekanisme pemenuhan ketentuan kontrak dan hukum harus ditegaskan untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam pelaksanaan proyek ini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta pihak asing atau negara lain tidak mencampuri penyelesaian kasus Rempang, Kepulauan Riau. 

Dia mencium ada upaya pihak asing yang mencoba mencampuri penyelesaian kasus tersebut dengan memanfaatkan konflik pembangunan kawasan Rempang Eco City.

"Temuan saya dan tim mengindikasikan adanya kepentingan asing yang mau coba ikut bermain. Namun yakinlah teman-teman, saya akan berjuang untuk itu. Saya tahu siapa yang bermain pihak luar negerinya. Jadi saya ingatkan jangan coba-coba mengatur urusan dalam negeri kita," kata Bahlil saat menggelar jumpa pers di kantor Kementerian Investasi di Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/9/23) malam.

Namun, Bahlil enggan menyebut pihak asing dan negara lain yang mencampuri urusan penyelesaian kasus Pulau Rempang ini.

"Saya melihat setiap Kepulauan Riau ini ingin maju dan ada investasi besar masuk ke sana kok selalu ada yang menghalangi. Ada apa di balik semua ini? Saya meminta kita untuk sadar kolektif, marilah kita bersaing secara sehat dan berkompetisi dengan bijak, jangan malah mau ikut campur," tegasnya.

Bahlil menyampaikan, akan membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara yang baik dan bisa memuaskan masyarakat. "Kita juga harus juga memberikan kepastian pada investor untuk mau berinvestasi di sini di Pulau Rempang," tandasnya.[Fhr]