telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mengingatkan agar para pejabat negara tidak menjadikan maupun terlibat dalam bisnis tes PCR. Situasi pandemi Covid-19 ini, pejabat negara harusnya dalam membuat keputusan tentang PCR, tidak memberatkan dan merugikan rakyat.

"Negara harus tampil, negara harus powerful hadir, apalagi dengan keputusan pemerintah yang setiap saat akan mengevaluasi harga PCR, hal ini menunjukkan bahwa siapapun pengusaha manapun, siapapun itu, 

"Jangan menjadikan PCR sebagai ladang bisnis yang tidak masuk akal. Nah, dengan kejadian ini saya kira parlemen sudah mengkritik soal ini," kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (10/11/21).

"Siapapun entah itu pejabat maupun pengusaha tidak boleh menari-nari di saat kita lagi kesusahan dengan mencari keuntungan yang tidak masuk akal," sambungnya.

Rahmad berharap negara melakukan pengawasan secara ketat terkait ketersediaan dan harga PCR. "Yang penting saat ini, negara mengontrol penuh terhadap kemungkinan-kemungkinan PCR untuk dibisniskan yang tidak masuk akal, dengan penentuan harga dari Rp 275 ribu hingga 300 itu menunjukkan bahwa negara powerful hadir penuh dan menghindarkan orang lain termasuk apa namanya mencari keuntungan yang tidak wajar itu," ujarnya.

Diketahui, sejumlah menteri Jokowi diduga terlibat bisnis PCR diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, hal tersebut dikatakan oleh Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto.

Selain Erick Thohir, Edy juga menyebut nama lain yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).[Fhr]