telusur.co.id - Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lingkungan yang dikelola secara berkeadilan dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, hingga memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan, perlunya penguatan sektor pertanian Indonesia, salah satunya dengan membentuk korporatisasi petani lewat koperasi.
Kementerian Koperasi dan UKM saat ini tengah fokus untuk mengembangkan model bisnis pada perhutanan sosial melalui koperasi agar ekonomi rakyat semakin berdaya dan mandiri.
"Petani skala kecil harus berhimpun dalam koperasi agar mempunyai posisi tawar yang kuat, Integrasi usaha hulu-hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (inclusive closed loop), adopsi teknologi, akses pembiayaan, terhubung dengan offtaker, dan memiliki tata kelola dan manajemen professional," kata Teten dalam Kongres Kehutanan Indonesia ke VII bertajuk Strategi Sentra Bisnis UKM Kehutanan, Jakarta, Selasa (28/6/22).
Teten menegaskan bahwa KemenKopUKM sedang melakukan piloting komoditas prioritas, yang diharapkan ke depan dapat direplikasi khususnya di wilayah perhutanan sosial.
Piloting ini salah satunya ialah Koperasi Pesantren Al-Ittifaq yang mengakomodasi komoditas hortikultura dan beranggotakan 1.267 orang dan menjadikan AEON, SuperIndo, dan Yogya Group sebagai offtaker.
Selain itu, ada juga Koperasi Tani Hijau Makmur dengan komoditas pisang yang mampu mengekspor pisang mas sebanyak 114 boks setiap minggu selama satu tahun dengan nilai ekspor 60.642 dolar AS.
"Ada pula koperasi pemasaran BUMR Paramasera sebagai penghasil kacang koro yang mampu menjadi alternatif pengganti kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu (substitusi impor)," kata Teten.
Piloting terakhir ialah Koperasi Sawit Unggul Sejahtera yang mampu menghasilkan produk luaran berupa minyak makan merah untuk mengatasi gizi buruk atau stunting pada anak.
Teten pun berharap Kongres Kehutanan Indonesia VII ini dapat berjalan dengan sukses. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas kementerian, daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat harus terus diperkuat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat tanpa merusak hutan.[Fhr]
