telusur.co.id - Krisis kemacetan horor yang melumpuhkan jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, hingga awal April 2026, memicu reaksi keras dari legislator Senayan. 

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menyebut situasi ini sebagai bukti nyata kegagalan Pemerintah Pusat dalam mengelola manajemen logistik nasional dan infrastruktur penyeberangan.

Kemacetan yang mengular hingga belasan kilometer ini tidak hanya menghentikan roda transportasi, tetapi juga mulai mencekik sektor pangan dan ekonomi rakyat di wilayah Jawa, Bali, hingga NTB.

* Ancaman Serius bagi Kedaulatan Pangan*

Sebagai legislator yang membidangi Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, Sonny memperingatkan bahwa kemacetan ini telah bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan. Menurutnya, kerugian materiil yang diderita petani dan peternak bisa mencapai angka miliaran rupiah.

"Ini bukan sekadar masalah lalu lintas. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi rakyat," tegas Sonny. 

Ia memaparkan dampak sistemik yang terjadi di lapangan. Saat ini Petani menanggung kerugian karena produk hortikultura (sayur dan buah) dari Jawa Timur membusuk di atas truk akibat antrean yang lama.  

Lebih lanjut, kata Sonny, Para peternak juga mengalami dampak kerugian karena ternaknya mengalami stres berat dan mengalami penyusutan bobot badan drastis selama tertahan di jalur macet.

Sementara para nelayan merugi akibat kualitas ikan segar yang dikirim memgalami penurunan hingga bahkan busuk dan tidak laku dijual.

"Dan yang lebih parah lagi, hal itu semua akan bermuara pada inflasi daerah yang mengakibatkan lonjakan harga dan ujung-ujungnya masyarakat semuanya yang akan merasakan akibatnya," ujar wakil rakyat yang telah duduk selama dua periode ini.

*Infrastruktur Dermaga Menjadi Titik Lemah*

Putra asli Banyuwangi ini menilai skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) atau penambahan armada kapal yang dilakukan pemerintah hanyalah "obat pereda nyeri" yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Merujuk pada data GAPASDAP, Sonny menyoroti fakta bahwa hampir 50% kapal justru menganggur di tengah laut karena antrean sandar yang panjang. Ia menegaskan bahwa bottleneck atau leher botol persoalan ini terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan jumlah kapal.

"Pemerintah sepertinya kurang serius. Mau ditambah seribu kapal pun, kalau dermaganya tidak ditambah, kemacetan ini akan menjadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat. Dan bahkan bisa berpotensi kecelakaan jika kapal-kapal itu banyak mwngapung menunggu antri sandar," kata Sonny.

"Jangan hanya sibuk retorika kalau di lapangan rakyat masih terjebak 6 jam hanya untuk bergerak 50 meter!" cetusnya dengan nada tinggi.

* Desakan Tindakan Luar Biasa*

Mantan aktivis GMNI ini mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures) dan berhenti melakukan peninjauan tanpa solusi konkret.

Ia menuntut tiga langkah strategis dari pemerintah. Pertama Evaluasi Total. Yakni Melakukan audit kinerja terhadap otoritas pelabuhan dan manajemen logistik di jalur Ketapang-Gilimanuk.

"(Kedua) Percepatan Infrastruktur: Segera merealisasikan pembangunan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan," kata dia.

Ketiga, Koordinasi Lintas Sektoral. Mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari solusi permanen agar distribusi logistik tidak lagi lumpuh.

 "Jalur Ketapang-Gilimanuk ini adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat mati. Saya minta Pemerintah segera hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar datang untuk meninjau lalu pulang tanpa hasil," pungkas legislator dari Dapil Jatim III tersebut.