telusur.co.id - Pengamat dan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMas mempertanyakan alasan tidak dibukanya feasibility study penyelenggaraan Formula E untuk diketahui oleh publik.

"Berarti ada yang tidak sesuai sehingga terkesan ditutup-tutupi yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa mengetahui hasil dari feasibility study.
Seharusnya dibuka sehingga masyarakat mengetahui capaiannya sehingga tidak hanya klaim untuk kepentingan politik Anies saja," tegas Fernando Emas, Rabu (13/7/22).

Seharusnya, menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan perkembangan hasil penyidikan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Formula E.

"KPK segera memeriksa dan mendalami tentang kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang atas penyelenggaraan Formula E," tuturnya

Dia pun mengingatkan, jangan sampai KPK dianggap melindungi dan berpihak terhadap kepentingan politik seeeorang.

Agar penyidikan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan Formula E bisa segera selesai, sebaiknya KPK menyerahkan agar Kejaksaan yang menindaklanjuti pemeriksaan.

Apalagi, kata dia, dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan Formula E sudah menjadi perhatian publik.

"Jangan sampai masyarakat semakin tidak percaya kepada para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi apalagi diduga ada kepentingan politik," pungkasnya. [Tp]