Oleh : Smith Alhadar 

KALAU biasanya Jae yang suka kaget untuk hal-hal yang mestinya tidak mengagetkan, kali ini kita yang dikagetkan oleh sikap tenang Jae dalam mendistorsi makna mudik. Situasi pun berubah gaduh, pro-kontra tentang perbedaan makna mudik dan pulang kampung bermunculan di mana-mana, lupa pada kasus mundurnya dua staf khusus milenial setelah mendapat proyek bernilai triliunan rupiah dari pemerintah. Tepatnya, terkuburnya isu KKN yang dilakukan rezim.

Tapi sebagian malah tertawa terbahak-bahak menyaksikan kebodohan Jae. Arti mudik dan pulang kampung, menurut Kamus Besar Bahasa Infonesia, adalah sinonim alias sama dan sebangun alias setali tiga uang. Opung sendiri sebenarnya tidak membuat perbedaan arti kedua diksi itu ketika pada 2 April, sehabis rapat kabinet, ia mengatakan kepada wartawan bahwa rezim tidak melarang mudik tahun ini, namun mengimbau masyarakat tak pulang kampung.

Perbedaan arti kedua diksi itu yang dibuat Jae dengan mereduksi makna mudik menjadi gerakan orang pulang kampung pada hari raya Iedul Fitri, sedangkan arti pulang kampung adalah kembalinya perantau ke kampung halaman setelah kehilangan pekerjaan di kota, menunjukkan tindakan semau gue Jae berbasis kebodohan. Lain halnya kalau ia profesor linguistik. Faktanya, ia hanya insinyur kehutanan yang IPK-nya di bawah 2 sebagaimana pengakuannya sendiri.

Yang lain mempertanyakan sikap bertanggung jawab Jae terhadap bahasa nasional. Kalau semua orang secara arbiter membuat makna baru terhadap suatu diksi yang maknanya sudah menjadi konsensus masyarakat penuturnya atau telah menjadi makna standar yang dicatat kamus, maka akan terjadi kekacauan dalam interaksi sosial karena bahasa yang dipakai telah rusak. Orang tak saling mengerti apa yang disampaikan lawan bicaranya. Dengan kata lain, orang tidak lagi bisa berkomunikasi melalui bahasa. Maka identitas bangsa yang salah satunya dibentuk bahasa akan hilang.

Lebih jauh, kalau arti mudik yang diberikan Jae adalah pulangnya perantau ke kampung halamannya pada hari raya Iedul Fitri, masyarakat dan pakar linguistik harus mencari diksi baru bagi orang-orang yang mudik pada hari-besar agama lain, seperti hari Nyepi, Natal, Waisak, dan Imlek. Toh, selama ini mereka juga menggunakan kata mudik untuk pulang kampung. Tapi sudahlah, buat apa kita gaduh untuk sesuatu yang bodoh yang dibuat orang bodoh. Mungkin itu jawaban sekena Jae ketika harus menjawab pertanyaan Najwa Sihab yang tak diduga-duga. Toh, tidak mungkin Jae mengatakan saya tidak tahu perbedaan arti diksi mudik dan pulang kampung. Gengsinya sebagai presiden mewajibkannya menjawab pertanyaan sederhana Najwa meskipun sebenarnya ia tak tahu jawabannya. Apalagi sudah jadi pengetahuan umum bahwa selama lima tahun terakhir Jae sering ngawur atau malah berbohong untuk menjaga wibawanya ketika berhadapan dengan realitas spontan yang tak difahaminya.

Namun, orang lain menduga Jae sengaja mendistorsi makna mudik dan pulang kampung untuk menyembunyikan motif politik di balik tindakannya itu. Kita tahu bahwa tertundanya larangan mudik yang dimulai pada 24 April telah menyebabkan hampir satu juta orang yang mendiami Jabodetabek telah mudik atau pulang kampung lebih awal karena telah kehilangan pekerjaan. Jae menganggap ini pulang kampung, bukan mudik.

Jae tidak mau disalahkan Najwa atas realitas yang telah menyebabkan meluasnya penularan covid-19 sampai ke desa-desa yang jauh akibat kepulangan perantau. Jae sengaja membuat perbedaan arti mudik dan pulang kampung untuk mencuci tangan dari tanggung jawabnya membiarkan arus mudik besar-besaran berlangsung sebelum dinyatakan dilarang. 

Dengan membuat perbedaan arti dua diksi yang sinonim ini, memungkinkan arus mudik terus berlangsung dengan alasan pulang kampung, bukan mudik. Sangat mungkin rezim memang sengaja mengosongkan proletar dari Jabodetabek yang ditakutkan menjadi elemen yang mengancam eksistensi rezim. Toh, kaum proletar – wong cilik - ini telah kehilangan pekerjaan. Laparnya mereka akan menciptakan kondisi revolusioner. 

Kekhawatiran rezim terhadap buruh-buruh yang malang ini terlihat dari sikap Opung terhadap lebih dari 500 ribu TKI yang terpaksa pulang kampung dari Malaysia. Opung terang-terangan mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak sosial-politik yang mungkin diciptakan para penganggur ini di Jakarta. Maka pembebasan mereka mudik atau pulang kampung bisa jadi solusi. 

Sekali lagi, dengan melarang mudik (itu pun sudah terlambat) dan membolehkan pulang kampung, rezim Jae berharap dapat menggembosi situasi revolusioner di Jabodetabek. Tersebarnya mereka di ribuan kampung di mana mereka akan diberi makan oleh sanak keluarga diharapkan dapat memitigasi kemungkinan pecahnya kerusuhan sosial.

Mereka yang tersisa di Jabodetabek, yang jumlahnya mengecil secara signifikan, diharapkan tak terlalu membebani negara yang harus memberi makan kepada mereka. Jae tidak perduli jika mereka menyebarkan virus corona di tempat asal mereka. Yang penting mereka menjauh dari Istana Jae. 

Motif jahat rezim lain adalah sengaja membiarkan covid-19 menyebar ke seluruh negeri demi hidupnya aktivitas ekonomi, paling tidak seluruh moda transportasi tetap bisa meraup untung dengan meningkatnya harga tiket mudik. Hal ini tak mengherankan karena sejak awal rezim memang tidak risau dengan hilangnya nyawa warga negara demi ekonomi. Artinya rezim lebih memperhatikan keselamatannya ketimbang keselamatan rakyat.

Maka saatnya kita berhenti menyibukkan diri membuka kamus atau bertanya ke sana ke mari tentang perbedaan diksi mudik dan pulang kampung yang hanya membuang-buang percuma energi kita. Lebih baik kita fokus pada masalah-masalah lain yang lebih penting dan strategis, yang karena isu perbedaan arti mudik dan pulang kampung, menyebabkan kita melalaikannya.

Editor: Abdurrahman Syebubakar