telusur.co.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan hilirisasi akan tetap berjalan dan dipertahankan pemerintah meski diintervensi Badan Perdagangan Dunia (WTO). Karena ini merupakan aspirasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia.

"Arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi itu sudah menjadi langkah yang tepat. Jadi DPMPTSP seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/22). 

Menurut Bahlil, perwakilan dinas penanaman modal seluruh Indonesia itu juga menyetujui bahwa Indonesia tidak bisa diatur-atur.

"Mereka semua taat, apa yang Bapak Presiden perintahkan, untuk hilirisasi jalan terus," tegasnya.

Diketahui, Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan sejak 2020. Meski demikian, Indonesia akan mengajukan banding atas putusan WTO tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil mengumpulkan DPMPTSP seluruh Indonesia dalam acara Rakornas Investasi yang digelar setiap tahunnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Bagi Mantan Ketua Umum HIPMI itu, hilirisasi tidak hanya memberi manfaat bagi pengusaha dan investor besar, tetapi juga turut mendukung pengusaha daerah dan UMKM jika dibarengi dengan kolaborasi.

"Tapi hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha, investor, tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama," kata Bahlil.[Fhr]