telusur.co.id - Pemerintah Lebanon menegaskan tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel tanpa adanya penarikan penuh pasukan Israel dari wilayahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, seperti dilaporkan The Washington Post. Ia menolak keberadaan zona penyangga yang dinilai menghambat pemulangan warga sipil.

“Kita tidak dapat hidup dengan adanya zona penyangga… kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan kembali, serta desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” ujar Salam.

Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa keterbukaan negaranya untuk bernegosiasi bukan berarti menyerah atau siap memberikan konsesi, melainkan untuk mencari solusi permanen atas konflik yang berlangsung.

Di pihak lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan niat untuk menghancurkan kota Bint Jbeil di Lebanon selatan, yang disebut sebagai basis kuat kelompok Hizbullah.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat disebut akan memfasilitasi putaran kedua pembicaraan antara Lebanon dan Israel di Washington pada tingkat duta besar. Dalam perkembangan terpisah, Donald Trump menyatakan kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 17 April.

Meski demikian, situasi di lapangan dilaporkan masih tegang. Militer Israel dituduh berulang kali melanggar gencatan senjata melalui serangan udara, artileri, dan penggunaan pesawat nirawak.

Hingga kini, belum ada konfirmasi independen menyeluruh terkait pelaksanaan gencatan senjata maupun perkembangan terbaru dari perundingan yang direncanakan. [ham]