telusur.co.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Bahkan, Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Supres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada DPR, yang diantar langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa.

Tokoh nasional, Dr Rizal Ramli, menentang keras pembangunan IKN baru tersebut. Alasannya, dibanyak negara, IKN baru bisa berhasil jika lokasi jaraknya dekat, sekitar 1-2 jam dari ibu kota lama. Sedangkan ibu kota negara baru yang memiliki jarak yang jauh dari ibu kota lama dipastikan akan menuai kegagalan.

Dr Rizal mencontohkan Brazil, yang dinilainya gagal dalam memindahkan IKN baru ke Brazilian City. Sekarang ini, IKN baru tersebut hanya sebagai simbolik, sedangkan aktivitas masih berjalan di ibu kota lama, Rio de Jenairo. Hal itu karena Rio de Jenairo memiliki jarak dengan ibu kota baru Brazilian City selama 6 jam menggunakan pesawat.

"Nah, kita (pemerintah Indonesia) tiba-tiba mau bikin ibu kota di Kalimantan timur. Pertanyaannya siapa yang mau tinggal di situ? pejabat dengan gaji pas-pasan masa mau, kecuali pejabat korup," kata Dr Rizal dikutip dari akun Youtube Fadli Zon, Selasa (5/10/21).

Menko Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini juga menyoroti anggaran pembangunan IKN. Menurutnya, pembiayaan pembangunan berasal dari hasil penjualan atau penyewaan gedung milik negara yang berada di pusat Ibu Kota Jakarta.

Bagi Dr Rizal, pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut tidak menarik perhatian perusahaan swasta. Sebab, perusahaan real estate tidak akan mau bermain di lokasi ibu kota baru, kecuali dipaksa.

"Yang tertarik untuk itu adalah BUMN China, beli tanah di situ bangun ibu kota baru. Tapi penghuninya itu siapa nanti? Rakyat tidak mau pindah ke situ. Penghuninya ngundang lagi pasti penduduk RRC buat penduduk di situ, bisa jadi ibu kota baru tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru," ujarnya.

Ekonom Senior ini menyindir, IKN baru di Kaltim tersebut berpotensi hanya dijadikan ibu kota “pasal”. Mereka selama satu atau minggu menyusun pasal di ibu kota baru, karena aman tidak ada yang demonstrasi.

"Kalau ibu kotanya di Kalimatan Timur siapa yang mau demo ke sana, rakyat pun gak bisa mengeluh," ujarnya.

Lebih lanjut, Dr Rizal mengingatkan pemerintah, bahwa sebuah IKN baru harus memiliki akar sejarah yang kuat bagi bangsa. Contoh, Amerika Serikat yang memiliki Washington D.C sebagai ibu kota, punya akar sejarah tersendiri.

Mengapa DKI Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia karena kota ini menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan RI.

"Ini kok tiba-tiba diambil Kalimantan Timur. Ada apa? Karena itu, Presiden Jokowi harus menjelaskan kepada rakyat ada apa di balik pemilihan ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut," tukasnya.[Fhr]