telusur.co.id - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow menilai, hubungan yang kurang baik dan tidak harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuat program bantuan sosial sering menjadi terkendala. Hal ini disinyalir terjadi antara Pemprov DKI Jakarta.
"Saling tuding, saling menyalahkan dan saling lepas tangan pembiayaan terhadap program bantuan sosial untuk sebagian warga di DKI merupakan wujud dari hubungan yang tidak harmonis itu," kata Jerry di Jakarta, Jumat (15/5/20).
Jerry menegaskan, yang menjadi korban dari saling tuding antara Pemerintah pusat dan Pemda ini, ialah rakyat. Akibatnya, tegas dia, bantuan sosial terhambat, rakyat dilarang keluar rumah, lahan untuk mencari nafkah dibatasi, dan sejumlah pembatasan lainnya membuat rakyat makin menderita.
Karena itu, Ia meminta polemik bantuan sosial dan ketegangan relasi yang ditunjukkan elit Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta bukan tontonan yang patut dalam suasana dimana rakyat sedang sudah.
Begitu juga, saling rebut simpatik rakyat dalam program bantuan sosial Covid-19 merupakan tindakan tak bermoral. Bansos untuk rakyat yang menderita ini merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Ini bukan bantuan sosial sebagai subsidi kepada rakyat miskin sebagaimana yang biasa dilakukan dalam situasi normal. Ini adalah kewajiban Negara atau Pemerintah sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pembatasan yang diberlakukan," ucap dia.
"Karena itu, tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik pencitraan demi kekuasaan. Tindakan dan perilaku elit pemerintahan seperti itu harus dihentikan. Jika tidak maka program penanganan pandemic Covid-19 tak akan berdampak sigifikan bagi kepentingan rakyat yang sengsara," tukasnya.[Fhr]
