telusur.co.id - Pemerintah Iran tengah menyusun protokol bersama Oman untuk mengawasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz, seiring meningkatnya ketegangan di kawasan.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazem Gharibabadi, mengatakan protokol tersebut bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran, bukan untuk membatasi aktivitas kapal.

“Ketentuan ini bukan berarti pembatasan, melainkan untuk mempermudah dan menjamin keselamatan pelayaran,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Iran.

Selama ini, koordinasi pergerakan kapal di Selat Hormuz memang dilakukan oleh Iran dan Oman sebagai dua negara yang berbatasan langsung dengan jalur strategis tersebut. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu rute utama distribusi energi dunia, dengan sekitar 20 juta barel minyak melintasinya setiap hari.

Namun, arus pengiriman melalui jalur ini dilaporkan menurun tajam setelah konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kondisi tersebut mendorong sejumlah negara mulai mempertimbangkan jalur alternatif untuk distribusi energi.

Gharibabadi menegaskan bahwa hingga saat ini Selat Hormuz tetap terbuka dan lalu lintas kapal masih berjalan. Meski demikian, ia mengakui situasi perang dapat mengganggu stabilitas pelayaran.

“Ketika kami menghadapi agresi, pergerakan akan mengalami gangguan serius. Situasi perang tidak dapat diatur dengan aturan masa damai,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Iran juga menyoroti serangan terhadap fasilitas nuklirnya yang berada di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency. Menurut Gharibabadi, serangan tersebut melanggar hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berpotensi mengancam perdamaian global.

Ia menyebut sejumlah lokasi yang menjadi sasaran, di antaranya fasilitas di Bushehr, Ardakan, Khondab, Natanz, dan Fordo.

Iran juga memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan dari wilayah negara lain dapat memicu respons serupa sebagai bentuk pembelaan diri sesuai hukum internasional.

Terkait Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Gharibabadi menyatakan Iran masih berkomitmen, meski tekanan domestik untuk keluar dari perjanjian tersebut semakin meningkat.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan drone dan rudal ke berbagai target, termasuk di Israel serta negara-negara kawasan seperti Yordania dan Irak yang menjadi lokasi aset militer AS.

Situasi ini menambah kekhawatiran global terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, khususnya terkait keamanan jalur energi dunia dan potensi dampaknya terhadap ekonomi internasional. [ham]