telusur.co.id - Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayyid Hassan Nasrallah menyebut bahwa pemilu di Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu adalah aib bagi demokrasi negara tersebut.

"Apa yang terjadi dalam pemilu AS adalah aib bagi demokrasi negara ini," kata Nasrallah dalam pidatonya pada peringatan 'Hari Kesyahidan' pada Rabu (11/11/20) malam.

Menurut laporan IRNA dari al-Mayadeen, Nasrallah menyebut bahwa hasil pemilihan umum AS tidak akan mengubah kawasan itu.

"Satu-satunya prioritas yang pasti dan mutlak Amerika adalah untuk melindungi 'Israel' dan mempertahankan superioritas militernya," ungkapnya.

Nasrallah juga menyebut, bahwa pemerintahan Trump adalah pemerintah yang paling arogan, kriminal dan kejam.

"Keuntungan dari pemerintahan Trump adalah menunjukkan wajah asli Amerika Serikat dalam pembunuhan, kerusakan, kesombongan dan kejahatan kepada orang-orang di dunia," terangnya.

Orang nomor satu di Hizbullah itu menekankan bahwa kebijakan Trump tentang berbagai masalah, terutama masalah Palestina, telah gagal.

"Dengan kepergian Trump, salah satu dari tiga sisi Kesepakatan Abad yang terdiri dari Netanyahu dan bin Salman, telah gugur," ungkap Nasrullah.

"Poros perlawanan harus siap menanggapi setiap kebodohan di pihak Amerika Serikat atau Israel," katanya.

Dia pun mengigatakan, bahwa dari seorang seperti Trump, bisa saja terjadi segala kemungkinan di sisa masa jabatannya.

Nasrallah melanjutkan dengan mengatakan bahwa tujuan dari sanksi Hizbullah adalah untuk menekan, menghasut perlawanan, mengumpulkan informasi dan mempekerjakan tentara bayaran.

"Sebagian di Lebanon telah menghasut Amerika untuk menjatuhkan sanksi terhadap Gebran Bassil, (mantan Menteri Luar Negeri Lebanon dan pemimpin Gerakan Patriotik Bebas) untuk pembalasan pribadi dan politik," bebernya.

Nasrallah juga mengatakan tentang negosiasi untuk menggambar perbatasan darat dan air Lebanon dengan rezim Israel.

"Perlawanan tidak akan masuk ke dalam masalah penentuan perbatasan darat dan laut dengan rezim pendudukan. Karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Dia mengatakan, pembicaraan itu hanya untuk demarkasi dan bukan awal untuk masalah lain.

"Sebagian telah mencoba mengaitkan masalah penentuan gambar perbatasan sebagai titik awal untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dan kata-kata ini tidak memiliki nilai," tegasnya.

Di bagian lain dari pidatonya, mengacu pada manuver Israel baru-baru ini, Nasrullah mengatakan, untuk pertama kalinya, perlawanan di Lebanon telah mengubah Israel dari posisi menyerang menjadi posisi bertahan. [Tp]