telusur.co.id - Pemerintah harus melakukan langkah cerdas dan terukur dalam mengendalikan kenaikan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Sebab, selalma ini pemerintah terkesan gagap ketika menghadapi persoalan minyak goreng.

"Contohnya, ketika produksi Crude Palm Oil (CPO) dunia turun, kita ikut terpengaruh. Padahal kita ini negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Itu artinya negara tidak mampu mengkapitalisasi potensi besar minyak sawit kita. Kita masih didikte kekuatan pasar global," sindir anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, kepada wartawan, Selasa (8/2/22).

Padahal, lanjut Bambang, komoditas sawit yang selama ini sering mendapat serangan dari luar, justru mampu memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap pendapatan Nasional. Bahkan bisa menjadi komoditas andalan kedepannya.

Hanya saja, menurut politikus Demokrat ini, dibalik tingginya harga sawit yang sedang dinikmati para petani, sisi lain diikuti dengan harga pupuk yang naik 100 persen. 

Imbasnya, keuntungan dari tingginya harga sawit yang dinikmati petani hanya sementara alias petani sawit justru dihadapkan pada harga pupuk dan harga minyak goreng yang melambung tinggi. "Ini ironi saya kira." 

Menurut Bambang, ini semua merupakan kelengahan dari Pemerintah dalam mengendalikan perkembangan harga minyak goreng. Seharusnya pemerintah mengetahui bahwa ketika harga minyak goreng tidak mampu dikendalikan, maka akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan ini, Bambang menyarankan pemerintah mengambil langkah konkret dengan menurunkan serta menstabilkan harga minyak goreng. Pemerintah juga harus berfikir tepat, cerdas dalam mengatasi persoalan ini. 

"Jangan sampai berpengaruh terhadap harga sawit karena ketika kebijakannya salah dan menekan pengusaha sawit bukan mustahil para pengusaha akan menurunkan harga sawit yang akan berdampak kepada harga sawit para petani," tukasnya.[Fhr]