telusur.co.id - Kenaikan signifikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh Pertamina mulai Sabtu, 18 April 2026, memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Lonjakan harga yang cukup drastis ini dinilai berpotensi menekan daya beli, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di berbagai SPBU, penyesuaian harga langsung terasa. Untuk wilayah Pulau Jawa, Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100. Sementara itu, Pertamina Dex melonjak tajam dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter, kenaikan yang mencapai lebih dari 50 persen.
Menanggapi kondisi ini, Jusuf Kalla menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang sulit dihindari. Ia menyoroti tekanan berat terhadap keuangan negara akibat faktor eksternal yang terus mendorong naik harga energi global.
“Negara tidak bisa menahan, defisit akan semakin besar jika harga tidak disesuaikan,” ujar JK. Ia mengungkapkan bahwa lonjakan ini sebenarnya sudah ia perkirakan sejak dua bulan sebelumnya, berdasarkan perhitungan kondisi fiskal nasional.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor utama. Ia memberi ilustrasi bahwa harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 bisa melonjak hingga Rp24.000 per liter akibat tekanan eksternal sehingga penyesuaian domestik menjadi langkah logis.
JK juga menanggapi anggapan bahwa dirinya mendorong pemerintah mencabut subsidi. Ia menegaskan bahwa posisinya hanya sebatas memberi usulan sebagai warga negara, bukan memaksa pemerintah mengambil keputusan.
“Semua orang boleh mengusulkan. Ini demi mengurangi defisit dan utang negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, JK menilai bahwa subsidi energi yang terlalu besar justru berdampak negatif dalam jangka panjang. Selain membebani anggaran negara, harga BBM yang terlalu murah dinilai mendorong perilaku konsumtif dan kurang efisien di masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa BBM nonsubsidi umumnya digunakan oleh kalangan mampu, sehingga pengurangan subsidi di sektor ini dianggap lebih tepat sasaran.
“Kalau harga murah, orang cenderung tidak berhemat. Konsumsi naik, kemacetan meningkat, dan subsidi membengkak. Akhirnya utang negara ikut naik,” jelasnya.
