telusur.co.id - Usai tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, nama Hadi Tjahjanto disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Kalau masalah masuk ke kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/21).

Ketua Harian DPP Gerindra ini menilai, presiden lebih mengetahui kebutuhan untuk merombak kabinet. Termasuk soal menempatkan Hadi Tjahjanto dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

"Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu kita serahkan kepada hak prerogatif presiden," ujar Dasco.

Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara mengenai isu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam perombakan atau reshuffle kabinet. Hadi dikabarkan akan ditarik ke kabinet Indonesia Maju atau diberikan jabatan baru setelah pensiun oleh Presiden Jokowi.

“Itu tunggu saja waktunya. Kita belum bisa memberikan jawaban,” kata Moeldoko, di kantor KSP, Jakarta, Jumat (5/11/21).

Menurutnya, memasuki masa pensiun tidak harus mendapatkan jabatan baru. Itu terjadi dengan dirinya. Ketika sudah memasuki masa purnabakti, selama 2,5 tahun ia tidak memiliki jabatan apa pun. Waktu tersebut digunakannya untuk istirahat setelah mengemban tugas selama 35 tahun untuk mendekatkan diri kepada keluarga dan membiarkan dirinya menikmati waktu yang ada.

“Jadi, tidak harus habis pensiun mendapatkan jabatan baru. Saya pikir apa yang saya rasakan itu sangat menarik bisa merasakan sesuatu yang berbeda selama 2,5 tahun,” kata Moeldoko. [Tp]