Fadli Zon Sebut DPR Punya Peran Penting Menjaga Komitmen Negara dalam Berdemokrasi - Telusur

Fadli Zon Sebut DPR Punya Peran Penting Menjaga Komitmen Negara dalam Berdemokrasi

Anggota DPR RI Fadli Zon dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ’DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’, Jumat (25/8/23). (Foto: telusur.co.id/Bambang Tri).

telusur.co.id - DPR memiliki peran penting dalam menjaga komitmen negara dalam berdemokrasi. Menjaga demokrasi dalam bernegara sangatlah sulit karena selalu ada godaan-godaan yang mendorong pada kecenderungan untuk menjadi absolutisme.

demikian disampaikan Anggota DPR RI Fadli Zon saat berbicara  dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ’DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/23).

”Demokrasi itu ternyata memang tidak mudah, itu satu hal. It's not easy dan memang harus ada komitmen untuk merawatnya karena kalau tidak, kecenderungan untuk absolutisme itu akan selalu ada,” kata Fadli.

Menurutnya, saat ini kecenderungan dari demokrasi menuju absolutisme sudah ada di banyak negara, seperti di Afrika dan Amerika Selatan. Sehingga, tambahnya, akan sangat membahayakan jika Indonesia tidak bisa menjaga demokrasi yang sudah berjalan ini.

“Salah satu kunci yang paling penting di dalam menahan absolutisme itu adalah pada pembatasan masa jabatan presiden yang sudah disepakati di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45,” sambung Anggota Komisi I DPR RI ini.

Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, DPR punya pilar yang sangat penting untuk menjaga munculnya kecenderungan menuju absolutisme pada negara.

”Dan kalau kita DPR ini menjadi satu pilar yang sangat penting. DPR punya tugas-tugas yang sudah konvensional, di samping tiga itu (Legislasi, anggaran dan pengawasan) ada juga diplomasi parlemen," teraang Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu. 

"Tetapi selain itu adalah bagaimana membuat satu keseimbangan antara kontrol partai politik dan kontrol terhadap eksekutif. Saya kira di situlah nanti kita bisa menimbang sejauh mana terjadi check and balances terhadap keputusan-keputusan itu yang merefleksikan kepada kepentingan rakyat atau tidak,” pungkasnya. [Tp] 


Tinggalkan Komentar