telusur.co.id - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman enggan berkomentar banyak soal perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, agar Polri lebih selektif dalam penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Jadi nanti kita lihat saja bagaimana penerapannya," ujar Munarman saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/2/21).

Terkait revisi UU ITE, Munarman juga enggan menanggapinya. Menurutnya saat ini sangat sulit mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Kita susah mengomentari atau mengkritik kebijakan pejabat di republik ini. Nanti malah berujung ke laporan polisi," katanya.

Lebih jauh Munarman menegaskan, dirinya hanya akan melihat saja apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun katanya, semua yang dilakukan akan mendapat dari Tuhan.

"Saya biarkan saja di mana ujung dari semua istidraj (nikmat Tuhan yang diberikan pada orang yang jauh dari-Nya) ini," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta Polri berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/21). (tp)