telusur.co.id - Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar mengevaluasi putusan Musyawarah Nasional (Munas) yang menyatakan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden Golkar. Evaluasi itu bisa dilakukan melalui Munas luar biasa alias Munaslub.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam terkait hasil rapat internal Dewan Pakar di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/23).

"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan," kata  Ridwan Hisjam, dikutip Senin (10/7/23).

Menurut Ridwan, Munaslub juga membuka peluang untuk pergantian Ketua Umum Golkar.

"Berpeluang juga, karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara. Kita kan bukan pemilik suara," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, keputusan Munas membuat kader terikat harus mendukung Airlangga meski ada kader yang tidak ingin mendukung Airlangga. Karena itu, menurutnya harus dihentikan.

"Nah ini harus diakhiri lah, pembodohan kader, jadi kader partai ini nanti jadi kader palsu semua ini. Hatinya tidak mendukung tapi mulutnya: Airlangga presiden tapi hatinya nggak,” kata dia.

Ridwan pun mendesak agar Dewan Pakar segera membuat rekomendasi penyelenggaraan Munaslub, meski menurutnya hal itu dinilainya terlambat. 

"Tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar. Maka saya pernah mengeluarkan statement meminta airlangga mengundurkan diri dari kabinet pada tanggal 29 Juli, kan sudah beredar viral itu,” pungkasnya.[Fhr]