telusur.co.id - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo, berharap Panglima TNI memiliki visioner terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

Menurutnya, Panglima TNI baru, harus memiliki pemahaman geopolitik, khususnya penggunaan teknologi digital yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Kalau panglima TNI ke depan itu tidak hanya cukup dengan penguasaan teriorial, tetapi bagaimana ia mampu menjaga kesatuan laut darat dan udara dengan memahami geopolitik juga," kata Romo Benny, Kamis (4/11/21).

Romo Benny menjelaskan, geopolitik saat ini ditentukan bahkan didominasi kekuatan perang digital atau proxy war. Karena itu, Ia berharap Presiden dan DPR jangan salah memilih untuk menunjuk dan menetapkan Panglima TNI baru untuk masa depan Indonesia.

"Disini pentingnya Panglima punya skil diplomasi. Selain mempersenjatai diri, tetapi bagaiamana memiliki kemampuan memeprsenjatai diri dengan teknologi tepat guna dan kemendarian pengadaan alat alat perang mutakhir," tuturnya. 

Ia bahkan mendorong Panglima TNI harus mampu menjembatani pertarungan Ekonomi baik antara Amerika dan Cina atau Uni Soviet. Selain itu panglima TNI juga harus mampu memiliki lobi yang kuat kepada negara-negara super power yang memiliki alat atau teknologi canggih.

"Saat ini juga dibutuhkan transfer teknologi, bagaiamna penglima punya lobi kepada nega-negara super power, karena sekarang kan politik bebas aktif bagaimana kita memiliki kebebeasan untuk kepentingan," tegasnya.

Ia juga mengharapkan sinergitas dan solidaritas antara TNI dan Polri untuk terus dijaga. Apalagi saat pandemi Covid-19 yang mengganggu stabilitas negara. 

Pekerjaan rumah untuk TNI Polri saat ini belum sampai selesai baik penguasaan teritorial, aksi terorisme dan papua.  

"Harus ada komunikasi dua arah, saling memahami satu sama lain, panglima harus memilki kesadaran komunikasi yang baik,” ujarnya. 

Disisi lain, ia juga berpesan kepada panglima TNI yang baru jangan sampai menjadi alat politik kekuasaan. "Bahkan alat partai politik yang berpotensi mencederai institusi TNI yang mandiri dan independen," tukasnya.[Fhr]