telusur.co.id - Sebuah debat sejarah yang hangat berlangsung di De Balie, Amsterdam, membahas 80 tahun revolusi Indonesia dengan tajuk “Tachtig Jaar na de Revolusi: Een Gedeeld Verhaal”, pada Rabu (6/5) waktu setempat. Dalam diskusi itu, sejarawan Bonnie Triyana dan peneliti Anne-Lot Hoek beradu pandangan mengenai dekolonisasi, kolaborasi, hingga trauma perang dari dua sisi yang kerap berbeda narasi.
Bonnie Triyana yang juga anggota DPR RI ini membuka debat dengan menolak anggapan bahwa dekolonisasi Indonesia baru dimulai pada 1945. Dia memberikan contoh konkret sejak pendudukan Jepang pada 1942.
“Pemerintahan Jepang mendorong orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya rasa itu juga sebahagian dari decolonialisasi, karena bahasa Indonesia tidak pernah diajarkan di sekolah. Ada bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia,” ujar Bonnie.
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengkritik tuduhan kolaborator fasis terhadap pemimpin nasionalis yang bekerja sama dengan Jepang. “Jika Anda baca Sutan Sahrir, dia bilang, sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda juga fasis. Pada Januari 1927, pemerintahan kolonial Belanda menciptakan kamp konsentrasi di Digul,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Anne yang banyak meneliti Bali mengakui adanya kesulitan dalam menemukan sumber-sumber perlawanan dari masa kolonial. Ia mengungkapkan bahwa memoir orang Belanda yang bekerja di Bali pada era itu masih memiliki pandangan romantik.
“Mereka tidak melihat kekosongan, mereka tidak melihat penolakan. Bahkan seseorang menulis di tahun 1980-an, masih di memoirnya, idea penolakan Indonesia adalah ide yang mengarut,” kata Anne.
Debat semakin menarik ketika Bonnie memperkenalkan Museum Multatuli di Lebak sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia. Bonnie menjelaskan, “Sa'idjah dan Adinda merupakan simbol kolonialisme. Mereka merupakan mangsa kolonialisme.”
Annalotte pun mengakui pentingnya figur Multatuli meskipun ia adalah bagian dari sistem kolonial Belanda.
Perbedaan perspektif paling tajam muncul saat membahas kekerasan dalam revolusi. Anne menceritakan secara rinci bagaimana pertempuran di Bali setelah proklamasi.
“Belanda mengumpulkan semua orang yang dianggap ada aktivitas politik atau resistensi, dan menempatkan mereka di kamp di seluruh pulau. Ada banyak kejahatan, pembunuhan, itu sangat kejam,” ujarnya.
Namun, Anne juga menyoroti kecenderungan Belanda melihat korban secara hitam-putih. “Di Belanda, kita selalu memiliki tendensi untuk melihat orang Indonesia sebagai pemerintah atau sebagai mangsa. Tapi itu pada dasarnya berarti mereka bukan kita yang sama,” tambah Anne.
Sementara itu, Bonnie justru mempertanyakan mengapa sejarah Indonesia tidak pernah membicarakan kejahatan perang secara terbuka.
“Sejarah Indonesia mengakui kekerasan terlalu besar tapi kita tidak pernah membicarakan tentang kejahatan perang Indonesia. Negara pemerintah minta maaf hanya untuk 1945-1946. Tapi mereka tidak minta maaf untuk kolonialisme,” tegas Bonnie.
Anne setuju, tetapi menambahkan bahwa sejarawan sering enggan menggunakan istilah hukum seperti “kejahatan perang” karena dianggap terlalu politis. “Jika kita tidak menggunakan terma ini, kita memberikan perasaan bahwa negara barat dalam konteks kolonial tidak mampu melakukan kejahatan perang, hanya yang lain bisa melakukannya,” kata Anne.
Menjawab pertanyaan moderator tentang permintaan maaf raja Belanda, Bonnie mengaku reaksinya hanya terbatas di media. “Saya merasakan apology adalah langkah penting. Sebagai orang Indonesia, saya akan mengatakan lumayan atau langkah bayi,” ujarnya.
Anne menambahkan bahwa kelompok Maluku yang bertempur di sisi Belanda dan kemudian dikhianati juga layak mendapat permintaan maaf. “Mereka telah dikhianati dua kali,” kata Anne.
Di akhir debat, kedua narasumber sepakat bahwa pertukaran generasi dan akses arsip adalah masa depan hubungan kedua negara. Bonnie menekankan, “Saya pikir kita harus mempromosikan aktivitas seperti ini. Pertukaran. Itu cara terbaik untuk memperkuat hubungan dan juga memahami masa lalu antara Indonesia dan Belanda.” Acara ini digelar pada 6 Mei 2026 sebagai bukti bahwa 80 tahun pasca-revolusi, narasi bersama masih terus diperdebatkan, tetapi setidaknya mulai didengar dari dua sisi. [ham]
