telusur.co.id - Tokoh senior Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Imam Suhardjo menilai Nahdlatul Ulama (NU) memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan politik Indonesia. Karena itu, ia menilai bahwa siapa pun penguasa yang memimpin Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan terhadap dukungan umat Islam, khususnya NU sebagai representasi terbesar umat Islam di Indonesia.
Meski demikian, Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1997-1999 dan 2004-2009 ini menjelaskan, bahwa posisi NU yang sangat strategis secara politik memunculkan konsekuensi berupa perebutan pengaruh dan kekuasaan di internal organisasi. Tak hanya terjadi di NU saja, fenomena ini sebenarnya lazim terjadi di organisasi lain, meski dengan intensitas berbeda.
“Ketika umat Islam melihat tokoh-tokoh Islam itu sebagai posisi yang strategis maka pasti akan diperebutkan. Persoalannya adalah perebutan itu bisa menjadi konflik, bisa menjadi tidak,” Tuturnya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sesi kedua yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara dengan tema “NU Masa Depan & Masa Depan NU : Sistem Pemilihan Rois’Aam dan Ketua Umum PBNU”, Jumat (6/5/2026) di Kantor Yayasan Talibuana Nusantara, Komplek Ligamas Blok G/20, Jakarta Selatan.
Lebih lanjut, Imam membandingkan antara Muhammadiyah dan NU ketika internalnya dihadapkan pada sebuah konflik. Di Muhammadiyah, ia menilai konflik internal relatif lebih terkendali dibandingkan di NU. Konflik di tubuh NU, lanjutnya, dapat dipicu faktor eksternal maupun internal, termasuk campur tangan kekuasaan dan kepentingan elite organisasi.
“Masalahnya apakah posisi strategis itu diperlakukan sebagai apa? Jika diperlakukan sebagai 'alat' mestinya sebagai alat untuk mencapai tujuan mulia yaitu kemaslahatan ummat, bukan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi. Kalau diperlakukan sebagai tujuan, ketika posisi sudah dicapai, masalah sudah dianggap selesai,” ujarnya.
Di kesempatan tersebut, Imam juga menyoroti keterlibatan sejumlah tokoh NU dalam jabatan politik maupun posisi strategis di pemerintahan. Ia mengaku kecewa ketika Ma'ruf Amin yang kala itu menjabat sebagai Rois ‘Aam PBNU mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2019.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menjadi preseden bahwa jabatan organisasi dapat digunakan sebagai alat tawar politik dengan penguasa.
“Karena nanti itu akan menjadi contoh, akan menjadi model ke bawah. Jabatan itu akan dijadikan alat untuk bargaining position dengan siapa pun yang jadi penguasa. Karena memang penguasa yang memerlukan,” tegasnya.
Ia pun mendorong para elite NU untuk melepaskan diri dari kepentingan pribadi maupun kelompok demi memperkuat idealisme organisasi. Sebab penguatan idealisme menjadi kunci penting dalam menjaga masa depan NU.
Dalam bidang tata kelola organisasi, ia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepemimpinan melalui sistem AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi dilakukan lebih terbuka dan berbasis aspirasi dari bawah atau bottom-up, bukan top-down.
“Nah ini perlu kajian yang lebih mendalam karena ini akan merombak mungkin struktur, mungkin tradisi,” ujarnya.
“Saya mengingat bahwa tahun ini, kalau tidak salah persis satu abad, jadikanlah ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar, walaupun saya sangat tahu persis itu sulit sekali,” pungkasnya.
Hadir pada FGD tersebut diantaranya Ketua Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ. Soefihara, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah, Tokoh NU asal Jawa Tengah Zainut Tauhid Sa’adi, Sekjen PBNU periode 2004-2009 Endang Turmudi, Tokoh NU asal Sulawesi Selatan Andi Jamaro Dulung, Kaprodi MIPOL FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Usni Hasanuddin, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andi Najmi Fuadi, Staf khusus Wakil Presiden RI 2019-2024 Robikin Emhas, Direktur Eksekutif CSIIS Sholeh Basyari dan sejumlah tokoh NU lainnya.
