telusur.co.id - Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia Farkhan Evendi menyayangkan upaya pemerintah memerangi covid-19 dengan memotong anggaran untuk petani

"Justru dimasa seperti ini anggaran untuk petani ditambah, karena apa, karena dalam jangka panjang pandemi ini bila terus terjadi dapat mengancam ketahanan pangan"ujar Farkhan dalam keterangannya, Senin (11/5/20).

Farkhan menambahkan sangat ironi ketika isu ketahanan pangan disosialisasikan karena ketakutan pada dampak covid-19 ternyata malah dilakukan pemotongan terhadap anggaran pertanian

"Pemerintah harusnya menambah anggaran untuk petani misal menambah lahan untuk petani atau sesuai melakukan ganti untung bagi Petani yang lahannya diambil atau dialihkan atas nama pembangunan sesuai juga yang diamanatkan UU," ujar Farkhan.

Menurut Farkhan, bila nasib petani dianak tirikan terus dan di masa pandemi ini malah anggarannya dipangkas maka ini artinya pemerintah hendak memerangi petani

"kebijakan ini adalah petir bagi gubuk-gubuk yang dihuni petani yang hidupnya sudah getir, pemerintah jangan meremehkan petani mentang-mentang petani hidupnya tidak ngoyo lalu penderitaan hidup mereka ditambah dengan berkurangnya anggaran untuk petani"ujar Farkhan Evendi

Farkhan menghimbau agar organisasi petani yang selalu mengklaim paling peduli petani yang ada untuk paling keras menyuarakan ini

"jangan hanya bergerak ketika pemenangan pilpres pak Jokowi saja tapi disaat-saat krusial seperti ini malah diam"ujar Farkhan

Bintang Muda Indonesia (BMI) mengaku harus paling keras menyuarakan ini karena BMI tempat berhimpun para petani, buruh dan kaum muda dalam gerakan kerakyatan

"Di sekolah-sekolah perkaderan BMI itu rata-rata banyak petani terutama petani muda yang masuk karena BMI adalah sayap partai demokrat untuk menjangkau hati akar rumput lebih luas terutama mereka yang selama ini terpinggirkan pemerintah, tentu kami merasa wajib lebih keras menyuarakan hal ini"ujar Farkhan Evendi

Farkhan menghimbau agar praktik-praktik pemerintah memerangi petani dengan mengurangi anggaran buat petani di era covid-19 dihentikan.

"Memerangi petani, memerangi beras, sama saja pemerintah ingin menuai badai dari kemarahan orang-orang desa yang saat ini bertambah susah dengan adanya covid-19," tegas dia.

Meskipun kementerian pertanian dihuni oleh orang partai dan itu jelas bukan kader partai Demokrat karena Demokrat memilih diluar kekuasaan tapi Farkhan menegaskan bahwa persoalan petani adalah kewajiban bersama

"Hanya negarawan yang peduli petani dan kami berharap mereka di pemerintahan utamanya yang mengurusi pertanian memiliki sikap itu," ujar Farkhan. 

Dalam catatan BMI, ini adalah pemerintah yang paling banyak memberikan janji manis di dunia pertanian seperti misalkan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia namun kenyataannya kebijakannya justru sering membakar lumbung hidup para petani.[Fhr]