telusur.co.id - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu kembali meneken kebijakan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan secara bertahap. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkannya.
Atas kebijakan itu, tak sedikit masyarakat kecewa, apalagi ditengah pandemi virus Corona saat ini, tak terkecuali penceramah kondang Haikal Hasan Baras atau yang biasa disapa Babe Haikal.
"BPJS dinaikkan lalu diturunkan kemudian dinaikan kembali lalu Turun kembali, eh Turun eh Naik lagi, Naik juga listriknya Naik juga apa lagi ya, yang minta dua periode mana suaranya?" sindirinya, lewat akun Twitternya, Jumat (15/5/20).
Namun, Babe Haikal tak semerta-merta mengkritik tanpa adanya solusi. Ia kemudian menuliskan 6 usulan yang bisa dijalankan pemerintah untuk menanggulangi Defisitnya BPJS serta Dampak Ekonomi akibat Covid 19.
"Usulan pertama, Gaji Presiden dan wakil, Gaji 38 mentri, 12 wamen, 7 stafsus milenial, 9 watimpres, 6 org BPIP, 12 org KSP, 575 anggota DPR dibayarkan 50% saja agar ini bisa digunakan untuk menutup defisit BPJS," tulisnya.
Usulan kedua, fasilitas mobil, rumah dinas, Listrik, telepon, handphone, tunjangan jabatan, uang sidang, tunjangan kehormatan, pph, uang dinas, perjalanan keluar negeri di tiadakan dulu. Negara lagi kolaps begini, janganlah menari diatas penderitaan rakyat.
"Lalu, uang senilai Rp. 5,6 trilyun untuk platform digital atas nama pelatihan online berbayar yang belum jelas larinya kemana itu dibatalkan saja. Kursus sejenis yg GRATIS bertaburan di internet ini sangat mencederai keadilan," ucapnya.
"Proyek para gerombolan untuk memindahkan ibukota senilai Rp 466 Trilyun ditunda dulu, lanjutnya, jadi selain maksa tidak ada alasan yg kuat tergesa-gesa iya, tidak didukung dengan data, amdal yang sangat profesional, jauh lebih baik digunakan utk penguatan makro yang berdampak sistemik," sambungnya.
Sedangkan usulan kelima, anggaran proyek infrastruktur sebesar Rp 24,53 trilyun benar-benar wajib dialihkan untuk urusan nyawa rakyat. Sebab kondisi ini bila gagal di manage pada akhirnya hanya akan menimbulkan kesenjangan yang bisa berujung kerusuhan dan membuat negara Chaos.
Dan yang terakhir, tambahnya, fasilitas para komisaris, jajaran direksi di 142 perusahaan BUMN berupa perjalanan dinas, tunjangan ini itu, uang tiket perjalanan bisnis class, tunjangan jabatan, Listrik, pulsa, BBM, hendaknya dipangkas separuh. "Kurangi sedikit kenikmatan mu bung, demi rakyat."
"Nah itulah 6 Usulan sederhana dari tulisan iseng, namun ini cukup untuk tidak perlu menaikkan Listrik rakyat, tidak perlu naikkan bpjs, tidak perlu membuat hidup rakyat yang sudah susah jadi makin susah. Sebab kalau anda cukup cinta dengan NKRI, saya yakin kalian setuju dengan Usulan-Usulan tersebut," tukasnya.[Fhr]
