telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyesalkan ketidakhadiran perwakilan Indonesia di DK PBB terkait konflik antara Armenia dengan Azerbaijan.
Menurut Azis, seharusnya perwakilan Indonesia di DK PBB melerai eskalasi konflik antara Armenisa dan Azerbaijan dengan cara apapun dan mendorong kedua belah pihak agar memilih jalur perundingan secara damai.
" Saya meminta kepada Delegasi Indonesia di DK PBB untuk segera mendorong pertemuan guna mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kementrian Luar Negeri RI di Armenia dan Azerbaijan untuk segera mendata, memberikan informasi, memberikan perlindungan kepada WNI yang ada di kedua Negara. Termasuk menyiapkan rencana evakuasi secara massif jika konflik terus bereskalasi,”ujar Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (28/9/2020).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, belajar dari konfik yang terjadi di Suriah beberapa tahun lalu. Upaya penyelesaian konflik antara Armenia-Azerbaijan sejak awal sudah harus menerapkan pendekatan multilateralisme. Oleh karena itu DK PBB dapat segera menyerukan agar semua negara menarik diri atau tidak ikut campur dalam dinamika yang sedang berlangsung secara sendiri-sendiri.
"Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kominfo RI agar secara aktif melaporkan situasi terkini yang terjadi di kedua Negara, khususnya terkait kondisi para WNI yang ada di kedua Negara," ujarnya.
Mantan Ketua Banggar itu meminta Pemerintah perlu menguasai narasi dan isu yang berkembang terkait masalah ini dengan data dan fakta yang akurat. Hal ini untuk menghidari munculnya hoaks yang dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.
" Belajar dari kasus konflik di Suriah, kita tidak ingin isu konflik di Armenia dan Azebaijan justru menstimulus perdebatan di tanah air yang memperkeruh dinamika politik dalam negeri Indonesia,” pungkasnya.[Fhr]
