telusur.co.id - Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati, hadir menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Potensi Kemandirian Ekonomi Masyarakat Sebagai Kontribusi Peningkatan Ekonomi Nasional". Acara yang diinisiasi oleh Yayasan Shaliza Sinergi Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia itu diadakan di Park Hotel Cawang, Jakarta Timur, Selasa (7/3/23).
Menurut data yang dipaparkan dari Global Enterpreneurship Index menunjukkan bahwa negara maju memiliki jumlah wirausaha rata-rata 14 persen dari jumlah penduduknya. Sayangnya, jumlah wirausahawan Indonesia terendah di Asia Tenggara, hanya sebesar 3,1 persen.
“Artinya Indonesia masih memiliki PR (pekerjaan rumah) besar dalam menumbuh dan mengembangkan wirausahawan agar mampu bersaing di negara ASEAN dan bahkan negara maju,” kata Anis.
Lebih jauh, Anggota Komisi XI DPR RI itu menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha. Yakni, pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku wirausaha, dan kendala mengakses modal. Ditambah, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan yang menghambat perkembangan dunia wirausaha.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, saat ini terdapat 64,2 juta UMKM berkontribusi terhadap PDB mencapai 61,07 persen. Dia melihat 77,7 persen masalah UMKM adalah memiliki kendala dalam pemasaran. Terutama yang bersifat pemasaran online.
"Kami ingin supaya digitalisasi lebih optimal. Tak hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga untuk melakukan bisnis. Juga kita dorong kemudian menggunakan digitalisasi pembayaran,” ungkapnya.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati sangat mendukung upaya untuk memasifkan program Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan bersama Bank Idonesia dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang masif kepada para pelaku usaha.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu memandang perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah yang berperan aktif maupun stakeholder terkait. Antara lain, perlu adanya basis tunggal UMKM dan data berbasis jenis kelamin, agar memudahkan pemerintah maupun swasta dalam menargetkan bantuan kepada wirausaha perempuan.
“Dari laporan United Nations Development Programe (UNDP) menemukan bahwa usaha yang dikelola perempuan lebih mampu bertahan daripada laki-laki saat pandemi lalu, 47 persen wirausaha wanita menggunakan penjualan online. Ini baik untuk pertumbuhan ekonomi digital jika dikawal dengan baik," pungkas Anis. [Tp]
