telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menggelar kegiatan reses di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Okta menyerahkan tiga set hadroh, tiga unit kursi roda, serta dua meja tenis untuk mendukung kebutuhan sosial dan aktivitas warga. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga diperkenalkan melalui bantuan tiga unit gerobak usaha lengkap dengan modal awal, sebagai inisiatif pribadi Okta.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kondisi buruh lokal. Seorang pekerja pabrik, Ibu Rara, mengungkap adanya perusahaan yang masih membayar upah Rp60.000 per hari dengan jam kerja 12 jam. Menanggapi hal ini, Okta menekankan bahwa kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas utama.

“Momentum Hari Buruh ini harus menjadi titik tekan bahwa kesejahteraan buruh adalah hal utama. Jika masih ada perusahaan yang tidak memanusiakan manusia, maka harus ditindak tegas,” ujar Okta dalam keterangan, pada Jumat, (1/5/2026).

Ia memastikan laporan tersebut akan diteruskan ke Bupati Tangerang untuk ditindaklanjuti melalui inspeksi perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.

Okta juga menegaskan komitmen PAN untuk hadir melalui kerja nyata, bukan sekadar janji politik. “PAN tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga bukti nyata. Kami hadir dengan semangat bantu rakyat,” katanya.

Kegiatan reses turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi PAN H. Ma’mun Murod, pengurus DPD PAN Kabupaten Tangerang Santibi, Kepala Desa Pondok Jaya Derry Dermawan, serta jajaran pengurus DPC PAN Dapil 3. H. Ma’mun menekankan konsistensi Okta dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk melalui penyaluran bantuan peralatan sekolah di Yayasan Kamilul Awabin sebelumnya.

“Bu Okta selalu hadir untuk rakyat. Kami akan terus berkomitmen berjuang bersama demi masyarakat, termasuk menyongsong 2029 ke depan,” ujarnya.

Kegiatan ini menunjukkan kombinasi antara penyerapan aspirasi masyarakat, dukungan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi langsung oleh anggota DPR, sebagai wujud nyata keterlibatan politik di tingkat lokal.