telusur.co.id - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah angkat suara perihal adanya pembengkakan anggaran pembangunan sirkuit Formula E menjadi Rp60 miliar.

Pasalnya, besaran biaya ini lebih besar Rp10 miliar dari harga perkiraan sendiri (HPS) atau nilai kontrak pada saat proyek sirkuit Formula E ini dilelang yaknis Rp50,15 miliar.

Trubus menilai pembengkakan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkapnya.

"Harusnya itu menjadi tanggung jawab KPK dan BPK, harusnya diungkap. Karena bagaimanapun juga masalahnya kan dalam hal ini JakPro itu kan BUMD, dari rakyat. Jadi KPK mesti menelisik benarkah itu?" kata Trubus, Rabu (23/3/22).

Menurutnya, ada dua hal yang harus dipenuhi dari persoalan tersebut yakni pertama, transparansi dan kedua adalah akuntabilitas publik. 

"Misalnya penambahan itu dalam rangka apa? Karena sebelumnya dalam tender kan sudah dirancang, direncanakan (anggarannya). Kalau misalkan ada penambahan atau pengurangan kan berarti itu risiko kontraktor," bebernya.

"Soal akuntabilitas publik, kalau itu anggaran dari APBD maka harus ada pertanggungjawaban publiknya. Kalau misalnya anggaran bukan dari APBD, ya ditelusuri dulu, dilihat asal usul anggaran itu," sambungnya.

Oleh karenanya, KPK dan BPK harus melihat masalah itu secara gamblang agar penambahan anggaran bisa dipertanggungjawabkan. Trubus juga menuding bahwa konsep pembangunan sirkuit seperti plin plan. 

"Katanya dari sementara, sekarang jadi permanen. Kalau misalnya permanen bagaimana itu? Jadi publik sendiri masih menyoroti, melihat persoalan ini maunya segera selesai. Kalau misalnya ada penambahan-penambahan terus nanti berapa lagi? Jadi harus ada pertanggungjawaban publik," beber Trubus.

Trubus menyayangkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E yang digarap oleh KPK terlalu lama sehingga publik pun bertanya-tanya.

"Publik bertanya-tanya kenapa lama sekali? Ada apa?. KPK harus memberikan kepastian supaya masyarakat tenang, nggak bingung. Masalahnya kan belum ada penjelasan dari KPK, berapa orang yang sudah dipanggil, dan hasil penyelidikannya seperti apa. Harusnya ada laporan progress report-nya. Jadi saya mendorong KPK untuk mempercepat penyelidikan itu," pungkasnya. [Tp]