Oleh : Abdullah Uwais Alatas
MENARIK untuk dicermati peta politik saat ini di Kalimantan Selatan, khususnya menjelang perhelatan demokrasi untuk memilih kandidat terbaik untuk memimpin masyarakat Banjar untuk periode 2020-2025.
Gubernur Kalimantan Selatan saat ini, H. Sahbirin Noor dipastikan akan maju kembali untuk terakhir kali. Sebagai petahana, H. Sahbirin tinggal menggandeng wakil barunya, karena wakil gubernur Kalsel saat ini Rudy Resnawan tidak bisa mencalonkan lagi sebagai wakil gubernur setelah menjabat 2 periode.
Peta politik yang terbaca saat ini memang menyiratkan dua hal pokok yang akan mewarnai pertarungan menjelang Pilkada September nanti.
Pertama, pertarungan kekuatan partai politik untuk menjadikan kandidat kuatnya sebagai calon wakil gubernurnya paman Birin, sebutan untuk Sahbirin Noor.
Kedua, masih belum terlihatnya kandidat calon gubernur untuk melawan petahana yang didukung partai politik.
Dua hal pokok diatas inilah realitas politik menarik untuk kita bahas. Apalagi, tidak bisa dipungkiri tarikan temali status quo kekuatan korporasi politik di Kalimantan Selatan diyakini memiliki pengaruh menentukan arah partai politik.
Sejauh yang bisa kita amati, hanya H. Muhidin yang telah secara terbuka mencalonkan diri. Bukan sebagai calon gubernur, tetapi sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Sahbirin Noor. Sebagai ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, diakuinya sendiri olehnya, bahwa DPW PAN Kalsel tidak membuka secara umum untuk pendaftaran bakal calon kepala daerah jelang Pilkada Kalsel Tahun 2020. Menurutnya, yang diajukan DPW PAN Kalsel itu adalah, petahana Gubernur Kalsel sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, H Sahbirin Noor dan Ketua DPW PAN Kalsel, H Muhidin. (Banjarmasin Post, 2 Desember 2019)
Pilihan dan kepentingan partai politik untuk mengusung kandidatnya menjadi wakil dari petahana ini tidak saja dilakukan oleh PAN, tetapi juga oleh PDIP. Walaupun PDIP belum tentukan siapa bakal calonnya untuk dampingi paman Birin.
Muncul dua nama yang digadang-gadang menjadi sosok kuat telah disuarakan, baik oleh kalangan internal partai PDIP sendiri maupun dari pengamat politik, yaitu HM Rosehan Noor Bahri dan H. Syafruddin Mamink. Walaupun dari dua nama tersebut, PDIP Kalsel juga telah mengajukan dua nama lainnya untuk dipilih DPP PDIP untuk dampingi paman Birin.
Pertarungan partai politik di pemilihan gubernur di Kalimantan Selatan saat ini faktanya lebih dominan terarah pada pertarungan pada siapa calon yang bakal dampingi petahana.
Sampai saat ini belum terlihat ada partai politik yang berani mengusung koalisi calon untuk menantang petahana. Hanya Golkar yang telah mengusung calonnya sendiri. Diikuti PAN Kalsel yang telah resmi mengusung H. Muhidin sebagai calon wakil gubernur dan PDIP Kalsel yang telah tentukan empat nama sebagai kandidat untuk mengisi wakil petahana juga.
Merefleksi kemenangan paman Birin pada tahun 2015, apakah dukungan partai politik terhadap paman Birin akan kembali terjadi? Kalau melihat belum munculnya partai politik berani mengusung calon sendiri untuk melawan paman Birin saat ini, sepertinya koalisi partai politik waktu itu bakal terjadi lagi. Kalau benar itu terjadi, maka itu berarti demokrasi makin tercederai. Dan kalau benar terjadi, ini seperti membenarkan realitas status quo korporasi yang masih kuat di tanah Banjar.
Tahun 2015, boleh jadi demokrasi masih berjalan on the track, karena kontestasi demokrasi waktu itu melahirkan pasangan independen. Kali ini, peluang untuk hadirnya calon independen telah berakhir, karena batas akhir persyaratan penyerahan E KTP berakhir tanggal 20 Februari ini.
Pada akhirnya patut kita disayangkan kalau munculnya dua kandidat penantang kuat petahana seperti Prof. H. Denny Indrayana dan Ir. H. Pangeran Khairul Saleh tidak memperoleh dukungan partai politik. Padahal harapan kita tentunya, partai politik seperti Gerindra, PKS dan Demokrat mampu melihat momentum politik saat ini dengan kalkulasi matang untuk meneguhkan kemandirian partai dan harapan untuk melakukan perubahan lebih baik bagi masyarakat Banjar.
Setelah terlihat ada optimisme di awal, saat ini posisi politik H. Muhidin terlihat justru rawan. Diperkirakan oleh pengamat, bisa saja akhirnya beliau terpental pencalonannya sebagai bakal wakil petahana. Indikasi berkurangnya kans H. Muhidin makin terlihat setelah Golkar Kalsel menyerahkan penentuan keputusan siapa wakil Sahbirin Noor pada DPP Golkar.
Kondisi mengecewakan bisa saja terjadi, terutama bagi PAN, jika pada akhirnya H. Muhidin terdepak, kalah dalam pertaruhan politik dengan kandidat wakil gubernur dari PDIP, tetapi H. Muhiddin sebagai ketua DPW Kalsel, akhirnya tetap memberikan dukungan kepada H. Sahbirin Noor dan wakil terpilihnya itu. Maka, jika itu berarti PAN tidak aspiratif terhadap konstituennya sendiri, tetapi, lebih dari itu mengunci munculnya Ir. H. Pangeran Khairul Saleh. Seorang wakil PAN di DPR RI yang disebut banyak pengamat sebagai kandidat paling kuat yang bisa kalahkan paman Birin, di saat elektabilitas sebagai petahana masih di bawah 50 persen.
Satu hal paling krusial di tengah realitas politik seperti uraian di atas adalah, apakah partai politik yang diharapkan masyarakat untuk melakukan perubahan, mampu mengusung calon alternatif untuk menantang petahana atau tidak? Ujian kemandirian partai politik terletak di situ.
Penulis aktif di SILABNA (Silaturahmi Anak Bangsa)
