telusur.co.id - Fraksi PKS menolak wacana kenaikan harga BBM jenis Pertamax, yang dikabarkan telah mendapat lampu merah dari DPR.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto menegaskan, pemerintah seharusnya konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri. Kebijakan yang diambil semestinya mempertimbangkan daya beli masyarakat yang belum pulih akibat diterpa pandemi Covid-19.
"Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (30/3/22).
"Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” sambungnya.
Menurut Mulyanto, kini masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum maupun BBM yang khusus penugasan dan BBM bersubsidi. Karena semua harga BBM diatur pemerintah.
Ke depan, pemerintah harus konsisten terkait kebijakan BBM jenis umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Biar pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara pertamina dan swasta lainnya, sehingga terbentuk harga yang fair.
Selain itu, kenaikan Pertamax secara langsung juga akan menekan Pertalite, karena dapat diperkirakan pengguna pertamax akan beralih ke pertalite. Sebab, selisih harga yang cukup lebar antara pertamax dan pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut.
"Seharusnya Pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak sebesar 100 triliun rupiah. Ini cara yg elegan untuk menyehatkan Pertamina," tutup anggota Komisi VII DPR itu.[Fhr]
