telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara perihal permintaan Fraksi Nasdem DPRD DKI yang meminta dirinya untuk tak ikut campur politik praktis jelang pemilu 2024.

Heru memastikan tidak bakal ikut urusan politik. Sebab, dirinya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan melayani masyarakat. 

Selain itu, menurutnya, sebagai seorang ASN ada aturan-aturan yang melarang terkhusus buat dirinya untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik.

“Saya ini kan ASN, ada pimpinan Kemendagri. Ada aturan-aturan, yaa tentunya on the track sebagai ASN," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Selasa (25/7/23).

Lebih lanjut, Heru mengaku tak tahu menahu soal politik praktis yang dilakukan dalam tubuh pemerintah.

“Saya enggak ngerti gitu-gituan,” ujar Heru.

Soal melanjutkan program Gubernur terdahulu, Heru mengklaim telah menjalankan program-program tersebut. 

Di antaranya, normalisasi Sungai Ciliwung, perbaikan jalan, serta pembagian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Pemerintah itu harus berkesinambungan. Saya juga harus menjalankan program yang lalu ya," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tak ikut campur dalam politik praktis jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut ia ungkapkan saat membacakan pandangan Fraksi Partai NasDem terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022. 

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," kata Jupiter di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (24/7/23).

Jupiter berharap, agar Heru tetap menjalankan program-program pendahulunya.

"Tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu. Semoga Allah SWT tetap meridhoi segala usaha dan pekerjaan kita untuk DKI Jakarta yang lebih baik," ujar Jupiter.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hari ini. Rapat ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022. [Fhr]