telusur.co.id - Teguran Presiden Joko Widodo karena masih banyak kementerian mengimpor produk kegiatan operasional, harus ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur teknis. Salah satu yang terkena semprotan Jokowi, ialah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek pimpinan Nadiem Makarim.
“Teguran presiden tersebut harus diikuti oleh PP atau Perpres dan dimasing-masing kementerian termasuk Kemendikbud, ada Permen yang mengatur secara teknis,” kata Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Minggu (27/3/22).
Menurut Andreas, dengan adanya aturan itu, akan menjadi pegangan bagi kementerian untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri. Terlebih, jika produk tersebut sudah diproduksi di Indonesia.
“Merupakan aturan yang juga menjadi pegangan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPR pun bisa lebih efektif,” paparnya.
Politikus PDIP itu menganggap, jika tidak ditindaklanjuti dengan sebuah aturan mengikat, maka teguran yang dilontarkan oleh Presiden hanya hangat sesaat atau angin lalu.
“Kalau tidak teguran ini hanya akan hangat-hangat sesaat, dalam pelaksanaannya akan tergantung kepada komitmen pejabat kuasa pengguna anggaran di setiap Kementerian,” tegasnya.
Dia menilai, banyak produk dalam negeri yang sebenarnya tidak kalah kualitasnya dengan buatan luar negeri. Harga produk buatan luar negeri itu juga bisa bersaing dengan produksi lokal.
“Persoalannya, komitmen kita untuk mau berpihak pada produk dalam negeri,” papar Andreas.
Andres memastikan, Komisi X DPR akan segera menindaklanjuti teguran Presiden kepada Kemendikbud Ristek pada saat rapat kerja atau raker mendatang.
“Kalau presiden saja sudah memberikan teguran, komisi X akan menanyakan tindaklanjut dalam Raker yang akan datang,” tandasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo geram banyak kementerian yang masih mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.
Tiga kementerian kena semprot Jokowi antara lain ialah Kementerian Kesahatan, Kementerian Pertanian hingga Kemendikbud Ristek.[Fhr]
