telusur.co.id - Buntut terkuaknya pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta. Mantan Lurah Pegadungan Sulastri mengaku menyesal atas kejadian itu.

Menurutnya, ia hanya seorang prajurit yang tidak bisa berbuat apa-apa karena semua itu arahan dari pimpinan.

"Posisi saya hanya seorang prajurit yang gak ngerti apa-apa, saya hanya mengikuti perintah atasan. Bisa dibayangkan jika saya tidak mengikuti perintah atasan. Nasib saya bisa seperti apa?. Silahkan ditanyakan langsung ke pak Denny (waktu itu Plt camat Kalideres). Waktu itu juga ada Pak Uus saat penandatanganan. Silahkan tanya ke mereka, saya sudah lupa," ujarnya di kantor kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dikutip Selasa (8/8/23).

Sementara itu, di lokasi yang berbeda Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mendesak Inspektorat Pemprov DKI segera turun dan pro aktif menangani persoalan dugaan pembelian lahan Pemprov DKI sendiri di kelurahan Pegadungan kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

"Pihak inspektorat Pemprov DKI harus segera turun untuk menangani masalah pembelian lahan sendiri oleh Pemprov DKI," ucap Gembong.

Ia menilai, jika ini benar terjadi, hal ini menandakan bahwa pencatatan aset milik Pemprov Jakarta belum tertib.

Untuk diketahui, dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI seluas 6 312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000 merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp131.182.150.000. 

Namun oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemprov DKI dilakukan pembelian terhadap objek tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Kehutanan Susi Marsitawati saat masih menjabat melalui surat keterangannya. [Fhr]