telusur.co.id - Pemerintah Iran menepis pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang perlunya kesepakatan nuklir baru dengan Teheran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan kesepakatan nuklir, adalah perjanjian internasional multilateral yang telah disahkan dan distabilkan oleh Resolusi Dewan Keamanan (PBB) 2231. Oleh karenanya, perjanjian itu tidak bisa ditawar. Bahkan, partai yang berkuasa di Iran pun tidak bisa mengubah.
Karena itu, Khatibzadeh mendesak Emmanuel Macron untuk menahan diri dari sikap tergesa-gesa dan keliru. Macron mengatakan pada hari Jumat bahwa Arab Saudi harus terlibat dalam negosiasi mengenai kesepakatan nuklir.
"Jika pejabat Prancis khawatir tentang penjualan senjata besar-besaran ke negara-negara Teluk Persia Arab, mereka sebaiknya merevisi kebijakan mereka," kata Khatibzadeh.
Selama ini, senjata Prancis, bersama dengan senjata Barat lainnya, tidak hanya membantai dan membunuh ribuan orang Yaman, tetapi juga menjadi alasan utama di balik ketidakstabilan di kawasan Teluk Persia. "Tanpa menghentikan membanjirnya ekspor senjata dari Prancis, Inggris, AS, dan lainnya, orang tidak dapat mengharapkan stabilitas dan ketenangan di wilayah yang rentan ini."
Khatibzadeh mencatat bahwa AS menarik diri dari kesepakatan itu dan Eropa gagal mempertahankannya.
Dia mengatakan jika kesepakatan nuklir ingin diselamatkan, AS harus kembali dan mencabut semua sanksi yang telah dijatuhkan pada Teheran selama masa jabatan mantan Presiden AS Donald Trump. [ham]



