telusur.co.id - Koalisi partai politik di kubu pemerintahan Jokowi memanas. Hal ini ditandai dengan sindiran dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika kehadiran Koalisi Indonesia Baru (KIB) gagasan Partai Golkar-PAN-PPP, terlalu cepat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, sindiran Hasto tersebut murni kontestasi antara Parpol koalisi pemerintahan Jokowi.

Namun, menurut Dedi, sindiran Hasto itu juga berpotensi berimbas pada harmoni kemitraan koalisi parpol di antara pemerintah.

"PDIP pun sejauh ini mulai sering melontarkan kritik pada Presiden Jokowi, sehingga wacana disharmoni  memang sudah beberapa waktu lalu muncul," kata Dedi, kepada wartawan,  Sabtu (21/5/22).

Dedi menegaskan, wacana disharmoni tersebut ditunjukkan dengan sikap PDIP yang kerap mengkritik keras Menteri Koordinator Kemaritaman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

"Bisa dilihat bagaimana PDIP mengkritik keras Menko Luhut. Termasuk juga pada menteri-menteri ekonomi yang di bawah kepemimpinan Airlangga,” paparnya.

Bukan tanpa alasan PDIP menghardik dengan kritik itu. Pasalnya, kata Dedi, bisa saja dengan adanya Koalisi Indonesia Bersatu tersebut dapat mengganggu jalanya kinerja pemerintah.

"Ini sekaligus pesan, PDIP yang mayoritas saja tidak menunjukkan kegenitan politik, lalu mengapa parpol lain yang jauh di bawahnya sebaliknya?" tandas Dedi.

Sebelumnya, Hasto menyentil Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang dibentuk oleh Golkar-PAN-PPP agar tidak terburu-buru dan membuat kontestasi terlalu dini.

Hasto sapaanya mengkhawatirkan fokus menteri-menteri sekaligus ketum parpol ini akan terpecah dan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca-pandemi,” kata Hasto kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/22).[Fhr]