telusur.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai Nahdlatul Ulama (NU) perlu mengurangi keterlibatannya dalam politik praktis yang ia istilahkan sebagai politik kecil. Sebaliknya ia mendorong agar NU berperan dalam politik besar yakni memperkuat perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalau NU lebih sibuk menjadi tim sukses, lebih sibuk memikirkan siapa yang menang, Itu berarti tarikan politik kecilnya jauh lebih tinggi. Tetapi kalau NU waktu Pemilu atau Pilpres bergerak bagaimana menjaga Pemilu dan menjaga Pilpres berkualitas, suara rakyat betul-betul murni terrefleksikan dengan hasil Pemilu atau Pilpres, berarti peran NU di politik besar itu makin menguat,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Sesi ke 5 yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara dalam rangka menyambut pelaksanaan Muktamar NU ke-35, Kamis (2/7/2026), di Kantor Yayasan Talibuana Nusantara, Komplek Ligamas Blok G/20, Jakarta Selatan.
Sebagai organisasi keagamaan yang pernah memiliki rekam jejak sebagai Partai Politik, NU tentu tak bisa dipisahkan dari politik dalam perjalanannya. Meski demikian Sarmuji menekankan agar keterlibatan NU dalam politik mesti dalam pengertian politik besar yakni bagaimana NU mampu memposisikan dirinya sebagai civil society yang bisa memberikan masukan dan nasihat secara konstruktif dengan tutur kata yang lembut bagi negara, tanpa memberikan ketersinggungan bagi negara.
“Karena kalau menasehati negara itu dengan cara yang keras itu gak produktif. Kita punya pengalaman bagaimana Front Pembela Islam (FPI) sangat keras terhadap negara, kan mental juga,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Ia juga menyinggung karakter kekuasaan yang menurutnya dapat memengaruhi siapa pun yang memegangnya. Ibarat seseorang yang sedang memegang pistol, orang tersebut menurutnya dapat terjebak dalam arogansi yang dapat merugikan pihak lain.
“Bukan karena orangnya buruk, bukan karena pemegang kekuasaannya itu tidak baik, Tetapi kekuasaannya itu sendiri memang memiliki karakter tersendiri. Misalkan lebih tipis kupingnya."
“Sehingga dibutuhkan organisasi seperti NU ini yang betul-betul menyeimbangkan, dalam pengetahuan tadi menasehati kekuasaan supaya tetap dalam track yang benar dengan cara yang lebih bisa diterima,” sambungnya.
Di penghujung sambutannya, Sarmuji mengingatkan NU agar tidak perlu menyibukkan diri dengan perebutan kekuasaan elektoral. Menurutnya, siapa pun yang memenangi pemilu tetap akan membutuhkan peran dan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa.
“Siapapun yang menang udah lah pasti akan melibatkan NU, gak mungkin siapapun yang menang gak melibatkan NU,” pungkasnya.
Mengusung tema "NU Masa Depan & Masa Depan NU : NU dalam Bangunan dan Keterwakilan Politik", FGD ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, terlihat hadir diantaranya, Ketua Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ. Soefihara, Ketua Umum PP IPNU 1988-1996 Zainut Tauhid Sa’adi, Tokoh NU asal Sulawesi Selatan Andi Jamaro Dulung, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andi Najmi Fuadi, Bupati Kabupaten Bogor Periode 2008-2014 Rahmat Yasin, Anggota DPR RI Periode 1997-2024 Mujib Rohmat, Marsekal TNI (Purn) Muhammad Johansyah, Ketua Umum PB PMII 2005-2007 Hery Haryanto Azumi serta sejumlah tokoh NU lainnya.
