Sebut Jokowi-Maruf Gagal, Pemuda dan Mahasiswa Makassar Ajak Aksi Kibarkan Bendera Putih - Telusur

Sebut Jokowi-Maruf Gagal, Pemuda dan Mahasiswa Makassar Ajak Aksi Kibarkan Bendera Putih


telusur.co.id - Sekelompok pemuda mahasiswa yang menamakan diri Front Rakyat Menggugat (FRM) akan berunjuk rasa di Fly Over Reformasi di kota Makassar. 

Juru bicara FRM Andi Is mengatakan, rezim Jokowi-Maaruf gagal memimpin Indonesia. Karenanya, mereka mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera putih.

"Bendera putih adalah simbol dari Rakyat yang sudah menyerah hidup di bawah pemerintahan Jokowi," kata Andi Is dalam keterangannya, Senin (9/8/21).

Front Rakyat Menggugat menyatakan bahwa kehidupan Rakyat Indonesia saat ini menderita akibat pemerintahan Jokowi mengalami 4 Gagal. Yaitu, gagal menghadapi pandemi, gagal memberi makan rakyat, gagal memberantas korupsi, dan gagal menjaga demokrasi.

Bukti bahwa Indonesia telah Gagal menghadapi pandemi, Front Rakyat Menggugat menyebut data terbaru dari survey Bloomberg yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara dengan penanganan Covid-19 yang terburuk di Dunia.

"Fakta lapangannya memang seburuk survey itu, kita lihat sampai saat ini angka kematian perhari di Indonesia adalah yang tertinggi di Dunia!" tegas Andi Is.

Penanganan pandemi yang buruk terjadi karena kita kehilangan waktu 3 bulan pertama karena pemerintah sibuk bercanda dan mengabaikan pandangan ahli kesehatan, membangkang UU Karantintina Kesehatan, serta tidak fokus anggaran untuk penanganan pandemi. 

Kegagalan Kedua adalah gagal memberi makan rakyat. Berdasarkan amanat UU Karantina Kesehatan, seharusnya rakyat dan ternak miliknya diberikan makan dan obat oleh negara secara gratis.

"Kami merasa getir melihat berita rakyat mulai mati kelaparan di era pandemi." sesal Andi Is.

Berikutnya, Kegagalan memberantas korupsi jelas adalah warisan pemerintahan Jokowi yang paling menonjol. KPK "dibunuh" para politisi untuk amankan kasus korupsi bansos dan kasus besar lainnya, hukuman bagi para koruptor semakin ringan, dan semakin banyak pejabat Menteri yang melakukan konflik kepentingan tapi terkesan dibiarkan oleh Presiden.

"Contohnya Menteri Pendidikan, hanya di era sekaranglah pembayaran SPP
menggunakan aplikasi dari perusahaan yang pernah dipimpin si Menteri, selain itu tentu masalah pengadaan laptop siswa yang harganya 100% lebih mahal dari speknya!" tegasnya.

Kegagalan keempat adalah gagal menjaga demokrasi. Sudah banyak analis di dalam negeri maupun internasional yang menilai pemerintahan Jokowi semakin otoriter. 

Mulai dari membiarkan terjadinya politik dinasti di Pilkada Solo dan Medan, mengekang kebebasan berpikir mahasiswa melalui represi rektorat, menutup mata atas semakin maraknya kekerasan pada wartawan (pilar keempat demokrasi), memelihara pasal karet UU ITE, menakut-nakuti masyarakat yang hendak berunjuk rasa dengan mengerahkan preman dan melakukan hacking dan doxing, hingga merawat buzzer di sosial media yang selalu mengadu domba, memprovokasi, menebar isu SARA, dan menyebar hoax terkait gerakan oposisi.

"Akibatnya kini semakin sedikit kalangan masyarakat yang berani suarakan kebenaran," tutup Andi Is.[Fhr]
 


Tinggalkan Komentar