telusur.co.id - Tokoh nasional Rizal Ramli kembali mengkritisi oligarki yang sangat merusak di masa pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Bahkab, oligarki saat ini bisa mengatur kebijakan negara.

"Oligarki saat ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, namun mereka tak bisa mengatur kebijakan negara,” ujar Rizal Ramli Jumat (15/10/2021). 

Buat oligarki keuntungan finansial dari proyek relatif kecil dibandingkan keuntungan dari perubahan-perubahan kebijakan yang menguntungkan oligarki. Karena pemerintah saat itu punya sikap yang tegas, tak mau diatur-atur. 

Rizal Ramli melanjutkan, di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnis curangnya. Bahkan, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis meski harus mengorbankan rakyat.

Rizal Ramli menduga, praktik  yang dilakukan oligarki tidak lepas dari lemahnya pemerintah yang "disponsori" saat pemilihan presiden (Pilpres). 

Misalnya perpanjangan konsesi pertambangan 20 tahun, dari UU Minerba di Omnibus Law bernilai ratusan miliar dollar, penghapusan royalti batubara yang berpotensi hilangnya pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, kerugian kesejahteraan buruh di UU Omnibus dan lainnya. 

"Apalagi didukung sistem otoriter, UU ITE, sehingga kritik terhadap kebijakan bisa diredam," sambung Rizal Ramli.

Dalam konteks Pilpres 2024, Rizal Ramli menengarai, oligarki tengah sibuk mempromosikan calon "boneka baru”, dengan menyewa PollsteRP, InfluensenRp dan BuzzerRp, juga kampanye media dan persepsi palsu. 

Semakin heboh semakin mantap, heboh tanpa isi, heboh tanpa keberpihakan kebijakan untuk rakyat, heboh tanpa leadership dan kompetensi, heboh tanpa prestasi kinerja - calon boneka yang pas untuk melanjutkan kebijakan Pro-Beijing," tutupnya. (Fie)