telusur.co.id - Gelombang keluhan datang dari para peternak ayam petelur di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Harga telur di pasaran yang anjlok drastis hingga menyentuh angka Rp20.000 per kilogram membuat para peternak kelimpungan dan terancam gulung tikar.
Merespons krisis tersebut, Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi mendatangi Rumah Aspirasi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, untuk meminta perlindungan dan solusi konkret dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Sonny menyoroti ketidakefektifan kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga. Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram. Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/01/06/V/2026 untuk menyerap telur lokal bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dikawal langsung oleh Satgas Pangan Polri.
Namun, Sonny menilai regulasi dan pengawasan tersebut tidak berjalan di tingkat akar rumput.
"Surat Edaran terkait ketetapan HAP yang dikeluarkan oleh BGN dan dikawal Satgas Pangan Polri itu hanya semacam macan ompong saja," ujar Sonny di Banyuwangi.
Menurut Sonny, realita di lapangan menunjukkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru membeli telur dari peternak menggunakan harga pasar yang sedang hancur, bukan dengan harga acuan pemerintah.
Selain dibeli murah, sistem pembayarannya pun membebani peternak karena baru dibayarkan satu minggu setelah telur diterima oleh SPPG.
Peternak Tekor Rp3,5 Juta per Bulan
Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi, Ilham Budianto, membeberkan hitungan kerugian yang harus ditanggung peternak setiap bulannya akibat ketimpangan harga jual dan biaya pakan.
Ilham menjelaskan, rata-rata peternak rakyat memiliki populasi 600 ekor ayam dengan produksi 480 butir atau sekitar 28 kilogram telur per hari. Dengan harga pakan yang stabil tinggi di angka Rp7.600 per kilogram, peternak harus merogoh kocek Rp547.000 per hari hanya untuk pakan.
Idealnya, jika harga telur sesuai arahan pemerintah (Rp26.500/kg), peternak mendapat pemasukan kotor Rp748.000 per hari. Setelah dipotong pakan, biaya tenaga kandang, listrik, air, dan operasional lain, peternak masih mengantongi laba bersih sekitar Rp1,96 juta per bulan.
"Namun kondisi saat ini jauh lebih berat karena harga telur di pasaran hanya sekitar Rp20.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, peternak justru mengalami kerugian sekitar Rp3,5 juta per bulan. Itu pun belum memperhitungkan penyusutan kandang dan investasi awal," tegas Ilham.
Investasi awal yang dimaksud Ilham meliputi pembelian ayam pullet (ayam siap bertelur) yang memakan modal sekitar Rp60 juta untuk 600 ekor ayam, sementara nilai jual ayam afkir di akhir masa produksi hanya bernilai belasan juta rupiah.
Ancaman "Jebakan Ekonomi"
Melihat anjloknya harga telur yang berpotensi mematikan usaha peternakan rakyat, Sonny meminta Kementan untuk segera mengevaluasi program-programnya, khususnya program pemberdayaan masyarakat yang memberikan bantuan 600 ekor ayam petelur.
Sonny memperingatkan bahwa tanpa adanya stabilitas ekosistem harga antara pakan dan hasil panen, program bantuan pemerintah justru bisa berubah menjadi bumerang.
"Kalau ini tidak segera diatasi, program yang niatnya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut justru realitanya malah membuat jebakan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi," pungkas Sonny.
Asosiasi peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah intervensi pasar yang konkret untuk menstabilkan harga telur dan mengendalikan harga pakan, agar keberlangsungan rantai pasok pangan dari peternak lokal tetap terjaga.
