telusur.co.id - Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Provinsi Papua 2019-2024, Max Richard Krey mengatakan, situasi di Golkar saat ini seperti yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, memang elektabilitasnya terus menurun.

Terkait dengan status Bahlil, Max menyebut Bahlil merupakan anggota aktif struktural partai berlambang beringin itu sejak 2001 sampai 2014. Setelah 2014 hingga sekarang menjadi anggota biasa karena telah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan diangkat menjadi menteri di kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin. 

Hal ini juga menjawab pernyataan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Maluku Utara DPP Golkar Hamzah Sangadji yang menyatakan Bahlil bukan kader Golkar.

"Kepada Bang Hamzah Sangaji, Bahlil itu anggota aktif Partai Golkar sejak 2001 sampai dengan 2014, jabatan pertama yang Bahlil emban adalah Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Papua, yang dimana saat itu AMPG pertama kali dibentuk dibawah kepemimpinan Ketum DPP Golkar Akbar Tandjung. Ketum AMPG Pusat saat itu Rambe Kamarul Zaman, dan Ketua AMPG  Papua Marthen R Marey. Dan juga Bahlil menjabat Bendahara Golkar Papua saat Alm Habel Melkias Suwae menjadi Ketua DPD Golkar Papua," ujar Max pada keterangannya, Senin (24/7/23).

Max yang juga merupakan Pelaksana Tugas Ketua Soksi Provinsi Papua 2019-2024, menjelaskan di tahun 2009 Bahlil terpilih sebagai Bendahara Partai Golkar DPD Papua hingga 2014. Satu periode penuh Bahlil menjalankan tugasnya dengan baik, memakai dana pribadinya untuk menjalankan roda organisasi Golkar di Papua.

Di tahun 2010, Bahlil juga pernah menjadi Calon Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Pusat melawan Dave Laksono, meskipun saat itu kalah.

"Jadi secara tegas, sesuai AD Partai Golkar BAB tentang Keanggotaan dan Kader Pasal 13-18, Bahlil merupakan kader Partai Golkar," tegas Max.

Bahlil juga sebagai kader Golkar mengikuti jenjang perkaderan dari Pendidikan dan Pelatihan tingkat daerah (Diklatda) hingga Pendidikan dan Pelatihan tingkat Nasional (Diklatnas) tahun 2009.

Max menyebut, Bahlil juga tidak pernah pindah-pindah partai seperti Hamzah Sangaji yang pernah pindah Partai ke Perindo, tapi saat ini pindah lagi ke Golkar.

"Bahlil konsisten dan tidak pernah pindah partai. Jika tidak sebagai pengurus iya, tapi sebagai kader Bahlil konsisten masih menjadi Partai Golkar sekarang. Prestasi Bahlil saat menjabat Bendahara Partai Golkar Papua, miliki 22 kursi Anggota DPRD, Golkar dapat menjadi Ketua DPRD. Dan juga ada sekitar 15 Kabupaten Kota di Papua dari Partai Golkar dan itu dimenangkan atas perjuangan bersama dan Bahlil ada di sistem struktural partai. Silahkan cek masyarakat Papua, apa kerja Bahlil, saya bersaksi Bahlil kader Partai Golkar dan berkontribusi penuh untuk Partai Golkar Papua sebelum berkiprah ke Jakarta dan Indonesia," tegas Max.

Selesai Bahlil menjabat di Partai Golkar Papua, Bahlil kembali menjadi profesional sebagai pengusaha dan menjadi Ketua Umum HIPMI Pusat hingga di tahun 2019 ia dipanggil oleh Presiden untuk menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM yang berasal dari profesional bukan dari utusan partai golkar.

"2019 hingga saat ini, memang Bahlil diluar struktur kepengurusan, tapi sebagai kader ia masih aktif dan loyal kepada Golkar, sesuai Bab VI, Bab VII, Bab VIII AD Golkar," ungkap Max.

Jika soal calon ketua umum Golkar, dilihat PO Nomor 02, minimal 5 tahun jadi pengurus, Bahlil Lahadalia masuk kriteria sebagai bakal calon ketua umum Golkar. Ia sudah lebih dari 5 tahun menjadi pengurus di Golkar.

"Saya kira, pernyataan Bahlil itu sebagai kader yang cinta akan partai yang faktanya saat ini menurun performanya. Kalau begini terus kita bisa harus bicara evaluasi, pernyataan Bahlil tidak bicara soal munaslub, tapi bagaimana mekanisme organisasi bisa dijalankan," ujarnya.

Jika Munaslub bisa dilihat di Bab XX AD Partai Golkar pasal 39 ayat 3, yang menyatakan: Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa, atau Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

"Saya rasa seluruh kader dan Ketua DPD I dan DPD II Golkar se Indonesia mau berteriak, tapi takut saja untuk dicoret sebagai bakal caleg Partai Golkar. Saya siap terima konsekuensinya yang penting Golkar elektabilitasnya bisa naik jangan dari urutan kedua turun terus sampai ke posisi kelima dan sebagainya," jelas Max.

Max menyebut sebenarnya masih banyak kader potensial lain yang layak untuk memimpin Partai Golkar ke depan.

"Saya rasa banyak juga kader yang siap untuk menggantikan Airlangga Hartarto, bukan hanya Bahlil saja, tapi ada Luhut Pandjaitan, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, Ahmad Doli Kurnia, Erwin Aksa, Jerry Sambuaga, Dito Ariotedjo dan Ahmad Doli Kurnia yang sekarang menjabat ketua Plt Ketua DPD Golkar Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Maluku Utara DPP Golkar Hamzah Sangadji heran dengan sikap Bahlil Lahadalia yang siap maju menjadi Ketua Umum Golkar. Karena itu, Hamzah pun mempertanyakan dari jalan mana Bahlil akan maju menjadi Ketum Golkar. Menurut dia, sebagai menteri, Bahlil seharusnya memiliki adab politik.

"Kalau hari ini beliau menyatakan siap, dari mana jalan mana yang dia masuk? Kedua, hari ini kan kita harus lihat soliditas partai dari seluruh kabupaten, provinsi, kita sudah on air untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu. Saya kira selaku menteri atau selaku kader bangsa kita harus punya adab politik karena dengan adab itu tentu konsistensi negara ini bisa selamat dan satu hal yang ingin kami tegaskan sebagai kader partai konsistensi stabilitas politik Golkar itu jangan diganggu, karena pasti mengalami distorsi negara ini," tuturnya.

Hamzah juga meminta Bahlil introspeksi diri apakah memenuhi syarat sebagai calon Ketum Golkar. Pun apakah Bahlil pernah berbakti kepada Golkar selama ini.

"Apakah dia memenuhi syarat enggak untuk menjadi calon ketua umum? Dia pernah berbakti kepada Golkar di mana? Ini penting sekali karena solidaritas yang dibangun oleh Golkar saat ini adalah sebuah konsensus dan komitmen untuk memelihara stabilitas nasional dan menjaga demokrasi di Indonesia," ujar Hamzah.[Fhr]