telusur.co.id - Sejumlah harga bahan pokok di Jakarta mengalami kenaikan dalam kurun beberapa waktu belakangan ini. Mulai dari beras, daging, hingga gula dan garam.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan stabilisasi harga pangan. Menurutnya, bahan-bahan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
"Pengecekan seperti operasi pasar ini sangat penting dilakukan Pemprov DKI untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan di lapangan aman," kata August di Jakarta, Senin (9/10/23).
Lebih lanjut August menegaskan, harusnya sebelum harga melonjak Pemprov DKI melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) sudah mengantisipasi adanya potensi lonjakan harga pangan.
"Di tengah Presiden menggalakkan ketahanan pangan, harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah maju melangkah. Selain itu juga harus fokus pada penanaman tanaman produktif, manajemen dan penataan distribusi daging sapi, ayam, telur yang harus terus ditingkatkan," beber dia.
Ia menilai DKPKP harus aktif mensosialisasikan harga dan stok melalui media sosial kepada warga Jakarta.
"DKPKP perlu mensosialisasikan harga maupun stok bahan pangan melalui media sosial. Agar tiap penjual maupun pembeli bisa mengetahui harga pasaran yang terbentuk, sehingga penjual tidak berspekulasi untuk menaikkan harga jual karena keterbatasan informasi (Assymetric Information) akan stok maupun harga pasaran komoditas," ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI ini menilai informasi merupakan faktor penting bagi penjual untuk menaikkan atau menurunkan harga. Oleh karena itu, informasi terkait stok dan harga pasaran harus tersampaikan dengan maksimal dan masif kepada para penjual.
"Begitu juga kepada pembeli, dengan informasi harga yang akurat, pembeli akan menentukan sikap untuk membeli sekarang atau menunda, dan penundaan tersebut akan menstabilkan kembali harga pasar karena turunnya permintaan (demand), jadi informasi sangatlah vital terhadap fungsi kontrol harga komoditas di pasar," imbuhnya.
Sebelumnya, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar melakukan upaya pengendalian harga pangan di Ibu Kota.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan dan pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu.
"Pada kegiatan ini masyarakat tertentu dapat membeli paket pangan seharga Rp 126.000,- terdiri dari beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung dan susu," kata Suharini kepada awak media di Jakarta, Jumat (6/10/23).
Selanjutnya, kata Suharini, pihaknya juga akan melakukan pengembangan pertanian perkotaan berkonsep memanfaatkan ruang terbatas dengan penggunaan tanaman cepat panen.
"Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa Bantuan Pangan Tahap II kepada 239.522 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.
Selain itu, tambah Suharini, penyaluran beras SPHP melalui pedagang pasar grosir, pedagang pasar tradisional dan mitra bulog.
"Harga beras SPHP di PIBC adalah Rp 10.385,- per kg, sedangkan harga di tingkat eceran/ konsumen Rp 10.900,- per kg," katanya.
Upaya terakhir, Dinas KPKP melakukan pelaksanaan pangan keliling oleh BUMN dan BUMD.
"Pangan Provinsi DKI Jakarta di rumah susun, kantor kelurahan, kantor kecamatan, RPTRA dan lain-lain," tandasnya. [Fhr]
