telusur.co.id - Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof Ryaas Rasyid menilai, sangat tepat bila banyak yang mendukung Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta menggantikan Anis Baswedan. Alasannya, Bahtiar sosok yang netral. 

"Kalau dari sumbernya melihat dari Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono itu ya ke Pak Bahtiar. Bahtiar ini mungkin lebih netral, soalnya dia tidak pernah bekerja di DKI Jakarta. Artinya tidak punya jaringan khusus di DKI dan tidak mungkin dia menjadi sasaran untuk ditekan oleh perbuatan dimasa lampau di DKI Jakarta," kata Prof Ryaas dalam diskusi bertajuk tema "Mencari Figur Ideal Pj Gubernur DKI Jakarta" di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/22).

Prof Ryaas menyatakan, biasanya figur dari Dirjen Kemendagri paling takut membuat kesalahan. 

"Kita itu paling takut bikin kesalahan karena kita perlu koordinasi. Dirjen itu merupakan puncak karir dalam Kemendagri, ya itu. Jadi penuh kehati-hatian, saya percaya dan itu terbukti dengan Pak Soni, Alhamdulillah," ucapnya.

Selain itu, lanjut Prof Ryaas, menjadi Pj Gubernur DKI usai Anies Baswedan nanti purna tugas sangat lama dan paling lama dalam sejarah Pj Gubernur. 

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan mencalonkan untuk menjadi Pj Gubernur hal itu tidak bisa dilakukan.

Jika dipaksakan pun Sekda dicalonkan, maka harus diganti terlebih dahulu dan diganti dengan Sekda yang baru secara definitf.

"Untuk kasus ini tidak bisa Pj gubernur merangkap menjadi sekda. Tetapi kalau Sekda diangkat menjadi Pj Gubernur, maka jabatan Sekda harus diisi. Jadi, Sekda-lah yang sebenarnya paling penting. Dia itu sebenarnya inti dari segala manajemen pemerintahan," papar dia.

Prof Ryaas meminta DPRD DKI Jakarta mengawal ketat perihal hal ini agar tidak terjadi persoalan yang tidak diinginkan.

"Jadi kalau Ketua DPRD dengan Sekda kompak, Insya Allah aman siapapun yang menjadi Pj Gubernurnya," tukasnya.[Fhr]