telusur.co.id - Tokoh nasional Rizal Ramli kembali mengkritisi soal presidential threshold (PT). 

Rizal menyebut PT adalah sistem yang salah namun disenangi partai politik,  karena dianggap  adanya upeti atau mahar politik yang diterima dari calon pemimpin. Ambang batas yang dipatok 20 persen, membuat calon pemimpin mencari dukungan politik yang juga sulit didapatkan hanya dari satu partai politik.

"Kalau mau jadi bupati, gubernur, presiden harus bisa dapat dukungan 20 persen suara, biasanya perlu sekitar tiga partai," ujar Rizal Ramli,  dalam keterangannya,  beberapa waktu. Lalu. 
 

Ia memaparkan ada setiap tingkatan memiliki ongkos politik yang berbeda-beda. Termurah, di tingkat bupati dengan biaya minimal Rp 10 miliar per partai politik.

"Dalam praktiknya, partai-partai ini kan tinggal sewa aja, misalnya untuk jadi walikota 20 persen (butuh) tiga partai masing-masing Rp 10-20 miliar, biaya partainya itu 60 miliar, jadi gubernur Rp 100-300 miliar, jadi presiden di atas Rp 1 triliun," bebernya. 

Bagi Rizal, partai-partai sangat senang dengan sistem threshold ini, karena mereka bisa terima upeti, terima setoran tanpa melakukan apa-apa.