telusur.co.id - Presidential threshold (PT) atau syarat ambang batas pencalonan Presiden dibuat hanya untuk  membatasi dan mencegah  kandidat-kandidat potensial  bisa maju ke pilpres.  Dekade ini, pada gilirannya kini PT itu malah dikendalikan oligarki.

Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli dalam pernyataanya beberapa waktu lalu

Menurut Rizal,  kalau dilihat dari sejarah,  pembatasan threshold ini hanya untuk membatasi kandidat bukan buat untuk tujuan yang  baik dan objektif. 

RR menjelaskan,  pada tahun 2009 sempat dipanggil oleh mantan Ketua MPR Taufik Kiemas. Ia ingat menjelang pemilu tahun 2009 oleh Taufik Kiemas, disuruh datang ke Teuku Umar.

"Saya datang dengan pak Abdul Rochim. Saya sama Bang Taufik Kiemas dan Mega dekat sekali,” terang RR.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut RR, Taufik Kiemas bercerita soal rencananya ingin menaikan ambang batas atau threshold hingga 30 persen di parlemen.

“Dia bilang, ‘Zal (Rizal Ramli) kita mau naik threshold yang tadinya cuma 4 persen, kita mau naikin 30 persen’,” papar RR menirukan pembicaraannya dengan Taufik Kiemas.

“Loh memangnya PDIP bisa menang kalau 30 persen. Ah saya gak percaya, perkiraan saya PDIP hanya bisa menang 18 persen,” ujar RR dalam pertemuan itu.

RR pun bertanya kepada Taufik Kiemas soal alasannya ingin menaikan threshold hingga 30 persen. RR mengukapkan, jika rencana menaikkan threshold agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa kembali mencalonkan Presiden.

“Supaya SBY tidak bisa maju Zal,” papar RR, yang kembali menirukan percakapannya dengan Taufik Kiemas. (Fie)