telusur.co.id - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Sukamta, meminta pemerintah memberi perhatian serius terkait penanganan Covud-19. Karena, jumlah kasus positif Covid-19 masih tinggi, bahkan pada Sabtu (29/8/20) menembus rekor harian dengan jumlah 3.308 kasus.
Menurut Sukamta, hingga saat ini belum diketahui kapan puncak kurva penyebaran virus akan terjadi.
Sementara kapasitas pengujian masih terbatas karena kendala SDM dan peralatan.
Sukamta menjelaskan, para ahli epidemiologi kesulitan memprediksi puncak dan akhir dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dan, ada yang menyebut jika penanganan Covid-19 masih lambat seperti saat ini, puncaknya baru akan terjadi pada awal semester 2021.
"Kondisi ini harus disikapi dengan langkah-langkah yang lebih progresif oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Jika kapasitas testing dan tracing masih rendah, bagaimana mungkin upaya penanganan bisa maksimal. Ini yang mestinya diprioritaskan oleh pemerintah," ujar Sukamta dalam keterangannya, Senin (31/8/20).
Anggota Komisi I DPR ini menilai, upaya pemerintah untuk membuat vaksin dengan bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Cina dan Korea Selatan merupakan langkah yang perlu, tetapi jangan sampai hal itu seakan-akan menjadi jurus pamungkas.
"Karena isu kesiapan vaksin yang gencar disampaikan pemerintah sebagaimana dahulu adanya wacana pelonggaran PSBB dan New Normal bisa berimbas membuat masyarakat berperilaku lebih longgar. Jika masyarakat merespon seperti itu, hal ini akan semakin menyulitkan dalam mengendalikan penyebaran virus," ucap dia.
Saat ini, lanjut dia, prioritas pemerintah didalam menangani Covid-19 hanya 2 hal. Pertama, pemerintah sesegera mungkin untuk memperbesar kapasitas didalam melakukan Testing dan Tracing, dengan menambah jumlah pengujian. WHO sebutkan mestinya dengan jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini, setidaknya bisa dilakukan 50 ribu pengujian setiap hari.
Kedua, masyarakat secara luas disiplin jalankan protokol kesehatan. Bagi Sukamta, kedua itu sekarang perlu menjadi fokus dan diprioritaskan.
Jika ada kendala SDM dalam hal testing dan tracing, semestinya pemerintah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah kesehatan dan lain-lain. Pemerintah juga bisa meniru model pool test yang dilakukan Pemda Sumatera Barat di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang terbukti mampu meningkatkan jumlah tes secara masif.
"Kalau soal anggaran mestinya tidak ada kendala, karena dilaporkan baru terserap Rp 7,36 triliun atau baru mencapai 13,98% dari pagu yang sebesar Rp 87,55 triliun hingga Senin pekan lalu," tukasnya.[Fhr]
