telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut proyek pembangunan Tanggul Raksasa atau Giant Sea Wall di Pesisir Utara Jakarta masih dalam tahap perencanaan.

"Sedang tahap perencanaan," kata Heru di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Selasa (24/1/23).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyampaikan, untuk melakukan tahap proses pematangan perencanaan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami juga sudah koordinasi dengan Bappenas, koordinasi dengan Kementerian Perikanan. Mungkin dalam tahap proses pematangan perencanaan," kata Heru.

Sementara itu, merespons anggaran Giant Sea Wall di tengah pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur, Heru menyebut masih memikirkan hal itu.

"Mungkin bisa kita cari dari berbagai pihak, termasuk kewajiban-kewajiban para pengembang yang memang ingin melakukan reklamasi dan lain-lain, bersama-sama mungkin dengan Pemerintah Pusat," kata dia.

Sebelumnya, Mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tidak ada cara lain untuk mengatasi banjir rob di Jakarta Utara selain membangun tanggul National Capital Integrated Costal Development (NCICD).

Riza mengatakan, tanggul tersebut bisa mencegah banjir di kawasan Jakarta Utara dan daerah pesisir.

"Mengenai banjir rob, itu yang sering terjadi di daerah pesisir, terutama di Jakarta Utara. Memang pilihannya tidak lain selain membuat tanggul," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/9/22).

Riza menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berusaha mengatasi permasalah banjir rob di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Namun, ia mengingatkan, mengatasi permasalahan banjir rob memerlukan waktu dan biaya.

"Secara bertahap kami akan atasi semua masalah-masalah seperti itu. Perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit," ujar Riza

"Tapi prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta, selalu mengupayakan yang terbaik bagi warga Jakarta," lanjut dia.

Riza menjelaskan, banjir rob terjadi karena dampak perubahan iklim yang sering menimpa daerah pesisir.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap berusaha mengendalikan bencana banjir yang terjadi selama ini.

"Bisa lihat Dinas SDA itu lebih dari Rp4 triliun anggaran yang kami anggarkan untuk pengendalian banjir di Jakarta di tahun 2022 ini," kata Riza. [Fhr]