telusur.co.id - Anggota MPR dari kelompok DPD RI, Teras Narang, berharap pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) jangan sampai membebani daerah, sampai menyedot APBD.
"Karena saya selalu berfikir, kalau 300 miliar itu dibangun SD, SMP, SMA, dibangun pusat pelayanan terpadu, pelayanan kesehatan desa, di Puskesmas dan lain sebagainya, kita sudah bisa bayangin, sederet apalagi peningkatan guru," kata Teraa Narang dalam Diskusi bertajuk 'Menuju Pilkada 2020' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/19).
Dia menceritakan, tadi pagi dirinya bertemu dengan anggota DPRD dari kabupaten Kotawaringin Timur yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Mereka menyatakan bahwa diperkirakan ada tambahan lagi dari kabupaten.
"Lalau ga salah sekitar 50 sampai 70 miliar lagi, wow..saya bilang mahal banget pemilihan kepala daerahnya," ungkap anggota Komite I DPD RI itu.
Dia menjelaskan, pihaknya di Komite I DPD RI yang tupoksinya salah satunya tentang pilkada, memikirkan bagaimana agar pilkada serentak ini tidak membebani banyak daerah.
"Apakah harus berpikir ke APBN? Kalau APBN, apakah ibu Menteri keuangan berteriak apa tidak. Kalau beliau berteriak, maka ramai juga kita, ini semuanya adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita perhatikan ke depan," terangnya.
Dia mengaku setuju bahwa pilkada langsung itu adalah merupakan suatu pengejawantahan dari keinginan rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, untuk memilih pemimpinnya yang kompeten, dan memilih pemimpin yang berkualitas.
"Tetapi prosedur sebelum kita memilih pemimpin yang baik , yang benar, yang mempunyai kompetensi dalam rangka untuk dia mampu memimpin ini, jangan dipersulit dari depannya," ujar dia.
"Ini biayanya saja sudah mahal. Nelum lagi biaya yang dikeluarkan oleh calon, biaya yang dikeluarkan oleh calon berdasarkan pada apa yang didengar dari teman-teman di komite satu, itu untuk Bupati aja kalau nggak cukup 20 M minimal, itu berat dia," tambahnya.
Makanya, dia mengaku sepakat ketika Mendagri Tito Karnavian bilang "kalau ada kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang sama sekali, saya mau ketemu sama dia".
"Artinya apa, ini jangan dilihat negatifnya, ini harus dilihat positifnya. Dalam rangka untuk membenahi proses pemilihan kepala daerah ini. Sehingga, tidak membebani rakyat, yang bersangkutan, negara, di dalam rangka untuk pembiaayaannya," pungkasnya. [Tp]
